Tanjung Selor (ANTARA) - Dalam rangka menjalin silaturahmi dan membuka ruang diskusi, Ketua Umum (Ketum) BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kalimantan Utara Ade Kurniawan berkesempatan menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Gibran Rakabuming Raka di Istana Presiden pada Jumat (14/2).
"Yang pertama terkait pertemuan itu, saya menyampaikan soal berhentinya operasi KMP (Kapal Motor Penyeberangan, red) Manta dan KMP Julung-Julung saat ini. Hal ini disebut sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan proses ekspor dan impor yang mudah," kata Ade dalam pesan singkat diterima di Tanjung Selor, Sabtu.
Ade saat bertemu Gibran menyampaikan sejumlah aspirasi pengusaha muda di Kaltara.
Di antaranya di bidang perikanan, logistik, perhubungan. Hal ini dimulai dengan berhentinya pengoperasian KMP Manta dan KMP Julung-Julung yang dinilai penting untuk proses impor dan ekspor komoditi di Kaltara.
"Apalagi, komoditi di Kaltara yang besar adalah di sektor perikanan. Hal ini dapat mempengaruhi harga udang dan kebutuhan pokok di Kaltara," kata Ade.
Selain itu, Ade mengungkapkan hingga saat ini, Kaltara belum memiliki pelabuhan bersertifikasi internasional untuk kebutuhan impor dan ekspor secara langsung.
"Saya sampaikan ke Pak Wapres, kami pengusaha di Kaltara berharap ketersediaannya pelabuhan ekspor dan impor bersertifikasi internasional dengan adanya pelabuhan tersebut potensi ekonomi Kaltara bisa langsung ekspor melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.
Dengan adanya pelabuhan bersertifikasi internasional tersebut, pengusaha atau komoditas di Kaltara bisa langsung mengekspor barang ke sejumlah negara tujuan.
Saat ini, sejumlah pengusaha dan komoditas di Kaltara masih bergantung dengan pelabuhan internasional dari provinsi lain di luar Kaltara dalam proses ekspor dan impor. Hal ini lah yang disampaikan Ade dalam pertemuan tersebut.
"Dengan adanya pelabuhan bersertifikasi internasional tersebut, pengusaha atau komoditas di Kaltara bisa langsung mengekspor barang ke sejumlah negara tujuan," katanya.
Ade juga memaparkan potensi perikanan yang sangat melimpah di Kaltara kepada Wapres, namun karena tidak adanya pelabuhan internasional untuk ekspor, Kaltara mengirimkan komoditas ekspornya melalui pelabuhan provinsi lain.
"Ini sangat penting untuk mendulang harga dari komoditas Kaltara terutama di sektor perikanan," kata Ade.
Baca juga: Ini penyebab Insiden Munas HIPMI
Baca juga: Bagas : pengusaha muda Kaltara garda terdepan pelaksana ekonomi hijau
