Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mendukung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sigap dalam menyelesaikan polemik pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Akbar, Menteri ESDM telah bertindak cepat ketika mengetahui ada indikasi pelanggaran pertambangan di Raja Ampat. Apalagi usai turun ke lapangan dan melakukan kajian, Bahlil langsung membuat keputusan.
"Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada empat perusahaan tambang nikel di sana, perlu diapresiasi sebagai tindakan tegas bahwa yang salah harus diberikan sanksi," kata Akbar dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Adapun empat perusahaan yang IUP-nya dicabut Bahlil adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Akbar menilai tindakan Menteri ESDM mencabut keempat IUP perusahaan tersebut sesuai Astacita yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Padahal, izin yang diberikan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Jadi kalau kita lihat dengan bijak, Bang Bahlil ini menteri yang sigap ketika ada sesuatu yang melanggar aturan. Karakter seperti ini tentu harus didukung untuk kemajuan rakyat Indonesia," ucap Akbar.
Terkait PT Gag Nikel, Akbar juga memandang keputusan Bahlil sudah tepat. Setelah melakukan evaluasi, tidak ada aturan yang dilanggar. Lagipula, katanya, PT Gag Nikel merupakan aset negara.
"Kegiatan pertambangan perusahaan tersebut sudah sesuai Amdal. Kalau tidak ada aturan yang dilanggar, kenapa harus diperdebatkan. Terlebih, Bang Bahlil dan kementerian terkait akan mengawasi betul pertambangan perusahaan itu," jelas Akbar.
Dia juga berpesan agar publik lebih bijak menyaring informasi yang beredar di media sosial. Khususnya, foto-foto terkait kondisi Pulau Piaynemo dan Pulau Gag di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Dalam konferensi pers di Istana, Bang Bahlil memperlihatkan kondisi kedua pulau tersebut, dan hasilnya masih indah sebagai pusat pariwisata di Raja Ampat. Sehingga yang beredar di media sosial itu tidak benar," kata Akbar.
Baca juga: Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Nikel di Raja Ampat
Baca juga: Kementerian ESDM Rilis Lima Pulau di Raja Ampat Jadi Lokasi Tambang
