Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ada potensi kerja sama atau kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan New Development Bank (NDB) sebagai bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS.
Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai pengumuman Presiden Prabowo Subianto atas keputusan Pemerintah Indonesia bergabung ke dalam bank pembangunan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3).
"Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain," kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mendiskusikan banyak pekerjaan teknis, termasuk dari syarat agar Indonesia masuk dalam keanggotaan NDB.
Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam NDB setelah Presiden NDB Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan bank tersebut, mengingat Indonesia juga telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025.
BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa/BRICS).
Indonesia menjadi anggota baru setelah negara lainnya bergabung, seperti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.
Menkeu mengungkapkan Presiden Dilma berupaya menarik Indonesia sebagai anggota dengan kemungkinan kerja sama terkait pembangunan di Indonesia.
Namun di sisi lain, kebijakan anggota BRICS turut mencakup pengurangan dolar AS dalam transaksi dagang dan kerja sama. Menanggapi hal itu, Sri Mulyani menilai akan meninjau terlebih dahulu.
"Nanti saya lihat, nanti ya, didiskusikan," kata Menkeu.
Baca juga: Prabowo, Jokowi dan SBY Tekan Tombol Bersama Luncurkan Danantara
Baca juga: Prabowo: Danantara Optimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara
