Tarakan (ANTARA) -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaksanakan monitoring dan evaluasi Public Service Obligation (PSO) bidang pers di ANTARA Biro Kalimantan Utara.
"Pentingnya optimalisasi pelaksanaan PSO untuk memastikan terpenuhinya informasi publik yang berkualitas, khususnya di daerah 3T seperti Kalimantan Utara," kata
Ketua Tim Kebijakan Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sekaligus anggota Tim Verifikasi Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers, Dimas Aditya Nugraha di Tarakan, Rabu.
Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang edukatif, inspiratif, inklusif, dan memperkuat NKRI—yang disebut sebagai konsep “3E Plus 1N”.
“Pemerintah ingin memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang sehat. Di tengah maraknya hoaks dan konten yang mengejar viralitas, PSO bidang pers hadir untuk menjaga kualitas informasi publik,” ujar Dimas.
Dimas menjelaskan bahwa Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah sampling dalam evaluasi PSO karena statusnya sebagai provinsi dengan karakteristik khusus daerah perbatasan dan wilayah 3T.
Evaluasi ini sekaligus untuk melihat bagaimana berita nasional diterima di Kaltara, serta sejauh mana informasi daerah dapat terangkat ke tingkat nasional.
Tim menerima sejumlah masukan dari mitra media dari Antara, akademisi dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Ada masukan agar Antara membuat lebih banyak tema khusus tentang Kaltara agar lebih terekspos. Konten-konten edukatif seperti cara memulai bisnis juga dianggap penting karena dapat menginspirasi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Dimas menyebut kebutuhan peningkatan artikel opini dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai dapat memperkaya perspektif publik terhadap berbagai isu strategis.
Dimas juga menyoroti pentingnya peran PSO bidang pers dalam memperbaiki ekosistem media yang saat ini menghadapi tantangan besar, terutama akibat persaingan dengan platform digital.
“Kondisi ekosistem media sedang tidak baik-baik saja. PSO harus mampu meningkatkan kualitas jurnalisme sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa negara selama ini telah berupaya memastikan tersedianya informasi berkualitas melalui PSO di berbagai provinsi. Program ini diharapkan terus berkembang melalui inovasi konten, seperti perluasan dari teks, infografis, video, hingga feature dan opini.
Dimas menegaskan bahwa Komdigi terbuka terhadap masukan demi mengoptimalkan penggunaan anggaran PSO agar tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem media nasional.
“Kita ingin anggaran PSO benar-benar optimal. Evaluasi ini penting untuk menentukan pengembangan konten, penambahan mitra, dan inovasi lainnya ke depan,” katanya.
Baca juga: Komdigi Raih Penghargaan Dalam Ajang BE Awards 2025
Baca juga: Kemkomdigi Resmikan Dua Pemenang Lelang Frekuensi 1,4 GHz Untuk BWA
