Polda Kaltara Kelola Potensi Lahan Ketahanan Pangan Seluas 808,1 Hektare

Sabtu, 7 Maret 2026 21:27 WIB

Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy (dari kiri nomor lima) saat memimpin langsung kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Periode Kuartal I yang dipusatkan di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu (7/2). (ANTARA/HO-Polda Kaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini mengelola potensi lahan ketahanan pangan seluas 808,1 hektare dengan dukungan 193 kelompok tani binaan.

"Hingga Triwulan I tahun 2026, progres penanaman jagung telah mencapai 66,31 hektare. Khusus hari ini, kita melaksanakan tanam serentak seluas 9,55 hektare di seluruh wilayah Kaltara," ujar Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Hal tersebut disampaikan Djati saat memimpin langsung kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Periode Kuartal I yang dipusatkan di Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.

Kapolda menyampaikan bahwa jagung merupakan komoditas strategis yang menjadi fokus peningkatan produksi di wilayah Kaltara.

Di lokasi utama Desa Bumi Rahayu, penanaman dilakukan di lahan seluas 0,5 hektare yang dikelola oleh Tarmanto.

Dia juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Desa Bumi Rahayu Sri Widodo, dan Tarmanto atas dedikasi mereka dalam menyukseskan program ini.

Ditambahkannya, terkait hilirisasi produk, data menunjukkan serapan jagung oleh Badan Usaha Logistik (Bulog) pada 2026 telah mencapai 2.235 ton, dengan sejumlah hasil panen lainnya masih dalam proses pengeringan sebelum diserap pasar.

"Pemanfaatan fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) sangat penting agar modal untuk pengolahan lahan, bibit, hingga pupuk terpenuhi, sehingga produktivitas pertanian kita terus meningkat," katanya.

Setelah rangkaian kegiatan penanaman dan koordinasi selesai, kegiatan diakhiri dengan suasana penuh kehangatan melalui buka puasa bersama.

Momen ini menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara jajaran Polda Kaltara, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat dan kelompok tani setempat.