Minta Warga Perbatasan Diberi Perlindungan dan Kelonggaran di Sarawak

Kamis, 26 Maret 2026 14:04 WIB

Wakil Bupati Malinau, Jakaria dalam Rapat Koordinasi Perbatasan RI-Malaysia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Malaysia di Long Nawang, Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (25/3). (ANTARA/HO-Pemkab Malinau)

Malinau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama perwakilan Pemerintah Malaysia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perbatasan RI-Malaysia di Long Nawang, Apau Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria mengungkapkan Pemkab Malinau menyambut baik dilaksanakan pertemuan bilateral dua negara, di mana rombongan dari Pemerintah Malaysia dipimpin Timbalan Menteri Digital Malaysia Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong.

“Kami menyambut baik dilaksanakan rakor ini dan saya mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi lintas batas,” ujar Wakil Bupati Malinau, Jakaria dihubungi via pesan singkat, Kamis.

Dalam forum rakor, kata Jakaria, ia mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Sarawak, yaitu di Tapak Mega kepada perwakilan Pemerintah Malaysia.

“Saya sampaikan kepada pihak Sarawak, Malaysia, sebelum terbangunnya PLBN di sana (wilayah Sarawak), saya berharap mereka memberikan kelonggaran dan sekaligus melindungi warga masyarakat Apau Kayan, Kabupaten Malinau yang pergi berkunjung atau berbelanja kebutuhan pokok di sana,” ungkapnya.

Permintaan itu ia sampaikan karena kondisi geografis dan wilayah Apau Kayan dari ibu kota Kabupaten Malinau masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Untuk itu ia berharap dengan adanya sinergi dengan pihak Sarawak, Pemkab Malinau dan Pemprov Kaltara paling tidak, bisa mengurai sedikit permasalahan di perbatasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara masyarakat Apau Kayan dan Sarawak, bahkan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Dia mengatakan wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah, tetapi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Karena itu, hubungan harmonis yang sudah terjalin lama di wilayah perbatasan perlu terus diperkuat.

Diketahui, Indonesia telah lebih dahulu memiliki PLBN di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, yaitu PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu dan rombongan Pemerintah Malaysia menyempatkan melihat langsung PLBN dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala dan juga Wakil Bupati Malinau, Jakaria serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau.
Baca juga: Timbalan Menteri Digital Sarawak Kagumi PLBN RI
Baca juga: Minta Warga Perbatasan Diberi Perlindungan dan Kelonggaran di Sarawak