Samarinda (ANTARA) - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan Kunjungan Kerja dan Konsultasi terkait Peralihan Dana Hibah ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/11/12).
Pada pagi hari, Ketua Komisi IV Achmad Djufrie didampingi Wakil Komisi IV H. Mohammad Saleh bersama Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi melakukan kunjungan ke Kantor Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.
Turut juga dalam pertemuan ini perwakilan dari Dispora Prov. Kaltara Yosua Batara dan perwakilan KONI Prov. Kaltara Krisbowa dan Widodo Dwi Santosa.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Rozani Erawadi beserta jajarannya.
Selanjutnya pada siang harinya, Komisi IV melakukan kunjungan ke Kantor Dispora Prov. Kaltim. Pada kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur beserta staf.
Maksud dari pertemuan ini untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan yang terjadi terhadap ketidak jelasan peralihan bantuan hibah di Pemprov. Kaltara. Yang dimana permasalahan ini sangat berpengaruh pada beberapa kegiatan seperti pada pelaksanaan PON 20 Papua Tahun 2021, sehingga DPRD Kaltara bersama perwakilan Dispora Kaltara dan KONI melakukan kunjungan ke Biro Hukum Setda Prov. Kaltim dan Dispora Kaltim untuk mengetahui mekanisme peralihan bantuan hibah yang diterapkan di Pemerintahan Prov. Kaltim.
Ditemui seusai rapat Ketua Komisi IV Achmad Djufrie menyampaikan, berharap apa yang telah disampaikan dari pertemuan ini baik dari Biro Hukum Setda Prov. Kaltim maupun Dispora Prov. Kaltim dapat kita terapkan juga di Kaltara. Karena dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pemerintah Kaltim dan OPD terkait terhadap peralihan bantuan hibah di Kaltim sudah cukup baik, dapat kita lihat pada pelaksanaan PON 20 Papua, tim atlit kaltim bisa menduduki posisi ke-7 dari 34 Provinsi di Indonesia. Itu berarti selama ini koordinasi di dalamnya sudah cukup baik, dan itu juga yang ingin kita terapkan di Kaltara.
"Banyak ilmu yang kami dapatkan dari hasil konsultasi ini, semua masukan dari pertemuan ini akan kami catat dan akan segera mengadakan pertemuan lagi bersama Pemerintah Kaltara untuk membahas terkait hal ini." Ungkapnya.(hms)
Baca juga: DPRD raoat Evaluasi dan Pengawasan Beasiswa Umum Kaltara Unggul
Baca juga: Pembahasan Raperda perubahan tarif retribusi jasa umum
Baca juga: DPRD Kaltara hadiri Rapat Penetapan Pembelian TBS
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD sambut HUT ke-9 Kaltara
Pada pagi hari, Ketua Komisi IV Achmad Djufrie didampingi Wakil Komisi IV H. Mohammad Saleh bersama Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi melakukan kunjungan ke Kantor Biro Hukum Setda Prov. Kaltim.
Turut juga dalam pertemuan ini perwakilan dari Dispora Prov. Kaltara Yosua Batara dan perwakilan KONI Prov. Kaltara Krisbowa dan Widodo Dwi Santosa.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Rozani Erawadi beserta jajarannya.
Selanjutnya pada siang harinya, Komisi IV melakukan kunjungan ke Kantor Dispora Prov. Kaltim. Pada kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur beserta staf.
Maksud dari pertemuan ini untuk mengkonsultasikan terkait permasalahan yang terjadi terhadap ketidak jelasan peralihan bantuan hibah di Pemprov. Kaltara. Yang dimana permasalahan ini sangat berpengaruh pada beberapa kegiatan seperti pada pelaksanaan PON 20 Papua Tahun 2021, sehingga DPRD Kaltara bersama perwakilan Dispora Kaltara dan KONI melakukan kunjungan ke Biro Hukum Setda Prov. Kaltim dan Dispora Kaltim untuk mengetahui mekanisme peralihan bantuan hibah yang diterapkan di Pemerintahan Prov. Kaltim.
Ditemui seusai rapat Ketua Komisi IV Achmad Djufrie menyampaikan, berharap apa yang telah disampaikan dari pertemuan ini baik dari Biro Hukum Setda Prov. Kaltim maupun Dispora Prov. Kaltim dapat kita terapkan juga di Kaltara. Karena dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pemerintah Kaltim dan OPD terkait terhadap peralihan bantuan hibah di Kaltim sudah cukup baik, dapat kita lihat pada pelaksanaan PON 20 Papua, tim atlit kaltim bisa menduduki posisi ke-7 dari 34 Provinsi di Indonesia. Itu berarti selama ini koordinasi di dalamnya sudah cukup baik, dan itu juga yang ingin kita terapkan di Kaltara.
"Banyak ilmu yang kami dapatkan dari hasil konsultasi ini, semua masukan dari pertemuan ini akan kami catat dan akan segera mengadakan pertemuan lagi bersama Pemerintah Kaltara untuk membahas terkait hal ini." Ungkapnya.(hms)
Baca juga: DPRD raoat Evaluasi dan Pengawasan Beasiswa Umum Kaltara Unggul
Baca juga: Pembahasan Raperda perubahan tarif retribusi jasa umum
Baca juga: DPRD Kaltara hadiri Rapat Penetapan Pembelian TBS
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD sambut HUT ke-9 Kaltara