Kaltara Komitmen WTP
Irianto menjelaskan penyerahan LKPD ini merupakan bentuktransparansi dan tekad Pemprov Kaltara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sebab Pemprov Kaltaramemiliki tekad dan komitmen agar tata kelola keuangan yang dilaksanakan bisamendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pihaknya,lanjut Irianto berupaya dan memiliki komitmen. Agar proses pengelolaankeuangan negara bisa berjalan transparan dan akuntabel serta sesuai denganketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, lanjut Irianto pihaknya terus berupaya melakukanpencatatan terhadap berbagai aset yang akan diserahkan atau dihibahkan dariProvinsi Induk Kaltim dan Kabupaten/kota se-Kaltara. Saat ini sedang dalamproses pendataan berbagai aset agar dilengkapi dokumen yang diperlukan sebelumdilakukan proses serah terima.
Menjadi harapan kita bersama untuk bisa meraih penghargaantertinggi dalam mengelola keuangan yakni WTP. Bahkan peluang untuk meraih WTPbagi Pemprov Kaltara ada, jelas Irianto.
Peluang Kaltara untuk meraih WTP sangat terbuka dikarenakankompleksitas keuangan yang ada belum seperti Provinsi yang sudah lama. Tinggalkeputusan dari tim pemeriksa. Apalagi aset Provinsi Kaltara belum terlalubanyak, seperti kendaraan yang sifatnya bergerak.
Untuk keuangan sendiri sudah sangat kompleks, tahun ini sajaanggaran kisaran Rp 1 triliun lebih., jelasnya.
Selain itu, tambah Irianto, Kaltara telah banyak belajar danmelakukan kerja sama dengan BPKP secara periodik. Kaltara telah melakukanbimbingan teknis dengan menggunakan tenaga dari BPKP Provinsi Kaltara. Saat iniKaltara telah mempunyai tenaga akuntan, yang merupakan pindahan dari BPKP. Saatini penempatan posisi tenaga tersebut sebagai Kepala Bagian (Kabag) AkutansiBiro Keuangan.
Laporan keuangan Kaltara telah memenuhi syarat-syarat yangditentukan oleh aturan yang berlaku. Kami akan memperbaiki bila terdapatkekurangan, baik pada tahun yang diperiksa maupun tahun mendatang. Semoga auditBPK memberikan hasil yang terbaik, kata Irianto
Irianto mengatakan, dalam penyampaian LKPD, sebenarnya PemprovKaltara sudah bisa menyerahkan tepat waktu. Akan tetapi, masih menyesuaikanjadwal yang telah ditentukan. Sebab sesuai ketentuan diatur Pemda wajibmenyerahkan laporan keuangan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelahtahun anggaran berakhir.
Dan hari ini merupakan hari terakhir menyampaikan LKPDkepada BPK, katanya.
Menurutnya, dalam menyusun laporan keuangan daerah memangtidak mudah. Dan pihaknya terus melakukan pembenahan dengan mengikuti petunjuksesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selainitu pihaknya juga selalu belajar dari pengalaman daerah lain yang sudah cukuplama melakukan hal ini.
Tarakan merupakan satu-satunya peraih penghargaan WTP,semoga Kaltara dan Bulungan bisa menyusul. Kaltara memang belum terlalu banyakaset yang dimiliki, tetapi pada prinsipnya Kaltara ingin lebih baik tuntasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara AdeIwan Rusmana, mengatakan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utaradiharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tahun depan opini atas LKPDdapat ditingkatkan, lebih efektif, dan efisien. Selain itu diharapkanterjadinya sinergitas antara eksekutif dan legislative agar tugas-tugaspengelolaan keuangan daerah termasuk pengawasannya dapat berjalan maksimal.
Saya berharap pengelolaan keuangan olehpemerintah daerah di Kaltara tiap tahun mengalami peningkatan sehingga lebihbaik dimana pada akhirnya bisa meraih penghargaan WTP, ujarnya.
Pewarta :
Editor:
Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
