Pemprov dan DPRD Setujui APBD-P 2016

Selasa, 29 November 2016 10:04 WIB

DISETUJUI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menandatangani draf keputusan bersama DPRD Kaltara tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 di Kantor DPRD Kaltara, Senin (28/11). (dok humas)

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) danDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyepakati Rancangan PeraturanDaerah (Raperda) menjadi Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambriemenjelaskan, secara umum struktur perubahan APBD 2016 yang ditetapkan dengantarget pendapatan sebesar Rp 2,3 T. Sedangkan belanja Rp 2,9 T, artinyamengalami defisit sebesar 21,97 persen. Namun, pembiayaannya ditutup dari Silpaterkoreksi dari hasil audit terperinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Perwakilan Kaltara.

Irianto menyebut, penetapan Perdaperubahan APBD tersebut menggambarkan konsistensi Pemprov dan DPRD Kaltaradalam bersinergi untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat waktu efektif tahun anggaran(TA) 2016 tersisa sebulan, ini menuntut kita semua untuk bekerja lebih kerasdan kreatif serta lebih cerdas lagi agar mampu mencapai target yang telahditetapkan, ujar Irianto saat berpidato di Gedung DPRD Kaltara, Senin (28/11).

Irianto menyadari, jika saat inimelemahnya pertumbuhan ekonomi secara global, yang diprediksikan pada tahunmendatang belum memberikan sinyal perbaikan ekonomi. Untuk itu, lanjut Irianto,diperlukan upaya-upaya yang lebih mengedepankan agar program pemerintahterfokus pada peningkatan pelayanan publik.

Meskipun kita menyadari masih memilikiketerbatasan. Namun itu bukanlah halangan bagi kita untuk terus bekerja secaramaksimal. Bahkan pada saat yang sama kita harus bekerja keras untuk membangunkualitas sumber daya manusia di Kaltara, tambahnya.

Irianto juga mengimbau DPRD dan PemprovKaltara untuk meningkatkan sinergi dan persamaan persepsi yang lebih baik.Irianto juga mengingatkan untuk melakukan percepatan penyusunan APBD 2017.

Sebab, sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri (Permendagri) No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD2017 disebutkan bahwa APBD 2017 menjadi kewajiban kepala daerah dan DPRD untukdisetujui bersama paling lambat satu bulan dimulainya Tahun Anggaran 2017.

Atau dengan kata lain, persetujuantersebut harus dilakukan dalam waktu dekat, ujarnya.

Irianto menyebutkan, salah satu provinsitercepat dalam penyusunan APBD 2017 adalah Jawa Timur. Iriantoberharap Kaltaradapat mencontoh provinsi tersebut, yang telah bekerja sesuai dengan target yangditetapkan.

Meskipun Jawa Timur sudah memilikikelengkapan SDM yang baik, namun tidak ada salahnya jika kita mencontoh halbaik dari provinsi tersebut, ungkapnya. Oleh sebabitu, Irianto mengusulkan untuk menjadwalkan pembahasan resmi bersama DPRDKaltara tentang penetapan APBD 2017.

Sebab ada risiko yang dihadapi, jika Pemprov dan DPRD Kaltaraterlambat menetapkannya, salah satunya adalah sulit untuk memenuhi persyaratanawal untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jelasnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.