Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, disebutkan Irianto, yang juga sebagai koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan itu, Kalimantan Barat (Kalbar) yang tertinggi sekitar 5,22 persen, disusul Kalimantan Tengah (Kalteng) sekitar 5,01 persen, Kalimantan Selatan (Kalsel) 4,38 persen, Kaltara sekitar 3,75 persen dan Kalimantan Timur (Kaltim) 0,04 persen. “Pada 2016, perekonomian Kalimantan diproyeksikan tumbuh membaik dengan dukungan peningkatan kinerja sektor industri dan pertanian. Dari sisi permintaan, peningkatan ditopang oleh perbaikan ekspor, kemudian secara spasial, perbaikan perekonomian Kalimantan pada 2016 diperkirakan terjadi di semua daerah,†urai Irianto.
Kalimantan berada pada peringkat ketiga untuk peranan wilayah atau pulau dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional 1978 hingga 2015, dengan tingkat kontribusi sekitar 8,15 persen. Kontribusi itu didominasi eksploitas sumber daya alam tak terbarukan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan, khususnya berbasiskan minyak dan gas bumi. “Kontribusi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) provinsi di wilayah Kalimantan terhadap PDB 2016, Kaltim-Kaltara merupakan yang terbesar, yakni sekitar 60 persen atau mencapai 564,69 triliun,†papar Irianto.
Pada 2018, Provinsi Kaltara menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,19 persen, tingkat kemiskinan 4,81 persen, dan tingkat pengangguran 4,60 persen. Kaltim memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 1,62 persen, tingkat kemiskinan 5,02 persen, dan tingkat pengangguran 7,20 persen; Kalsel, pertumbuhan ekonomi 5,19 persen, tingkat kemiskinan 4,22 persen, dan tingkat pengangguran 3,60 persen; Kalteng, pertumbuhan ekonomi 7,18 persen, tingkat kemiskinan 5,14 persen, dan tingkat pengangguran 230 persen; dan Kalbar, tingkat pertumbuhan ekonomi 6,16 persen, tingkat kemiskinan 6,86 persen, serta tingkat pengangguran 2,30 persen.
Untuk mendukung dan mewujudkan target pembangunan di Kalimantan, pemerintah provinsi se Kalimantan berkomitmen bersama mengintegrasikan usulan program pembangunan di Pulau Kalimantan, menjadi dua fokus prioritas regional. Yakni fokus infrastruktur konektivitas dan pemberdayaan energi terbarukan.
“Dua fokus itu merupakan peluang dan tantangan klasik dalam mewujudkan target pembangunan di Pulau Kalimantan, dan akan kami kawal kesinambungannya selama dua tahun,†ucap Irianto.
Kenapa harus fokus kepada dua target itu? “Keberhasilan pembangunan di Pulau Kalimantan bergantung pada tersambungannya konektivitas antar daerah. Perhatiannya adalah menyambungkan Sebatik di Kaltara dengan Sambas di Kalbar,†ungkap Irianto.
Untuk konektivitas ini, ada tiga poros yang direncanakan dibangun. Yakni Poros Utara sepanjang 2.004 kilometer, Poros Tengah 1.446 kilometer dan Poros Selatan 4.170 kilometer. “Yang menjadi masalah adalah konektivitas antar kota dalam provinsi, dan antar provinsi belum tersambung sempurna. Kondisi geografis dan ketersediaan dana untuk membangun jalan pun menjadi persoalan,†jelas Irianto.
Usulan infrastruktur lain di 2018, adalah peningkatan Pelabuhan Ferry Sebatik dan Nunukan, Jembatan Nunukan-Tinabasan, pembangunan lintas selatan ruas Penajam-Balikpapan, pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut-Daratan Kalimantan di Kabupaten Tanahbumbu dan Kotabaru, pembangunan Jemabtan Panda trase Tabukan-Dadahup, pembangunan ruas jalan batas Kalbar-Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran-Tumbang Samba, dan lainnya.
“Diusulkan juga fokus infrastruktur terminal di Tanjung Selor. Karena sebagai ibukota Kaltara, Tanjung Selor belum punya terminal yang nantinya untuk pelayanan penumpang dari Sebatik menuju Samarinda dan Balikpapan. Di Samarinda juga perlu dibangun terminal karena terminal yang ada belum representatif,†urai Irianto.
Dikatakan juga Kalimantan perlu memiliki pelabuhan yang representatif. Di antaranya, untuk Pelabuhan Pidada, Kaltara; Deep Sea Port Kijing, Kalbar dan lainnya. Tak terkecuali Bandar Udara (Bandara), forum mengusulkan pengembangan dan pembangunan sejumlah bandara di Kalimantan. Termasuk pengembangan Bandara Juwata Tarakan, Tanjung Harapan (Bulungan) dan Nunukan. “Kalimantan juga mengusulkan pembangunan infrastruktur kereta api,†singkat Irianto.
Pada perihal fokus energi, dikatakan Irianto permasalahan umum di Kalimantan adalah, konsumsi energi sangat tinggi, namun penyediaan sumber energi alternatif masih minim. “Kondisi geografis, akses yang belum merata, dan penguasaan teknologi energi belum maksimal menjadi persoalan dalam fokus ini,†jelas Irianto.
Persoalan khususnya, adalah belum adanya pembangkit listrik dan jaringan interkoneksi se-Kalimantan serta belum dikembangkannya energi baru dan terbarukan. Dampaknya, Kalimantan sebagian besar mengalami defisit tenaga listrik. Kaltara misalnya, mengalami kekurangan tenaga listrik sekitar 978 Megawatt (MW) dan 562 kilometer transmisi. “Dari itu diusulkanlah pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas),†ungkap Irianto. Usulan itu, di antaranya PLTA Kayan 9.000 MW, PLTA Sembakung 500 MW dan PLTA Mentarang 7.600 MW di Kaltara. Lalu, PLTA Kapuas 100 MW dan lainnya.