Gubernur Ingatkan Antisipasi Berita Hoax

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Penyebaran berita dan informasi tak benar atau hoax, menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie saat memimpin rapat teknis persiapan pemberangkatan tim bantuan kemanusiaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk korban gempa Palu-Donggala, Rabu (3/10) di Ruang Kerja Gubernur Kaltara.

"Selain pematangan persiapan tim bantuan kemanusian, saya juga merasa perlu untuk menegaskan kepada tim merespons dengan aktif serta mengantisipasi penyebaran berita hoax mengenai upaya Pemprov Kaltara untuk mengevakuasi warga Kaltara di lokasi bencana. Ini sejalan dengan ketegasan Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi kepada penyebar hoax mengenai kondisi bencana gempa Palu-Donggala," tegas Gubernur.

Irianto meminta agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim, baik saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan harus terpublikasi dengan baik, valid dan terukur. "Ini bagian penting untuk mengkalkulasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi nantinya. Jadi, langkah antisipasi dapat dipersiapkan segera dan masyarakat, utamanya agar korban bencana dapat menerima input informasi yang valid dan akurat. Sekali lagi, jangan ujuk-ujuk berangkat, bila persiapan belum matang," jelas Irianto.

Tim publikasi dan dokumentasi pada tim bantuan kemanusiaan ini, sebut Gubernur merupakan corong utama publikasi mengenai upaya evakuasi warga Kaltara di lokasi bencana oleh Pemprov Kaltara. "Publikasi harus dilakukan dengan cerdas, tepat dan valid. Tim ini harus memantau dan mewaspadai informasi hoax yang muncul dari medsos atau lainnya," papar Gubernur.

Hal yang patut diantisipasi lainnya, adalah adanya oknum yang ingin memanfaatkan momen ini untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan merusak citra pemerintah. "Saya menilai, upaya kita ini dijadikan komoditas politik oleh sebagian pihak yang tak bertanggung jawab. Dari itu, di dalam tim bantuan kemanusiaan, saya minta untuk tidak mengakomodir pihak-pihak yang berkeinginan meraih keuntungan dari upaya Pemprov ini," tegas Irianto.

Upaya Evakuasi Warga Kaltara Dimatangkan

Menyikapi urgensi percepatan upaya evakuasi warga Kaltara di lokasi bencana, Gubernur pun turun tangan untuk memastikan kesiapan tim yang akan diutus nanti. Tak tinggal diam, Gubernur meminta kepada koordinator tim bantuan kemanusiaan untuk mematangkan sejumlah hal, agar upaya evakuasi berjalan sesuai dengan harapan. "Saya minta tim untuk membuat rencana aksi tertulis, termasuk data relawan by name by address. Ini penting, agar apabila terjadi apa-apa terhadap relawan, koordinator tim dapat segera menginformasikannya kepada keluarga terdekat. Koordinator tim juga harus memperjelas apa yang akan dilakukan di lokasi bencana, per kegiatan. Termasuk logistik apa saja yang akan dibawa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan evakuasi dan bantuan bagi korban bencana," beber Gubernur.

Data detail jumlah warga Kaltara yang berada di lokasi bencana, termasuk yang akan dipulangkan ke Kaltara turut menjadi bahasan Irianto. Pendataan warga dipilah menurut asal daerah, agar memudahkan proses evakuasi nantinya. "Perlu juga dipastikan, apakah tim dari Pemprov dalam evakuasi ini akan mengevakuasi hingga ke kampung halaman tiap warga yang dievakuasi, ataukah hanya sampai di titik evakuasi utama (sementara ini dipilih Tarakan)," urai Gubernur.

Diingatkan Irianto, prioritas upaya evakuasi adalah warga Kaltara di lokasi pengungsian yang ditentukan oleh tim. "Titik kumpul untuk evakuasi harus pula dipastikan. Berikut, lokasi evakuasi, harus pula benar-benar dipastikan. Jalurnya lewat air atau udara, dan apabila jumlahnya mencapai ratusan jiwa maka harus dilakukan secara bertahap sehingga lebih tepat-cepat dan manusiawi," papar Irianto.

Disarankan pula agar tim menyurati kepala daerah di Kaltara terkait dengan pembagian kewenangan evakuasi dan pemulangan warga Kaltara yang sudah difasilitasi Pemprov ini. "Untuk memperkuat legitimasi, saya akan menerbitkan surat perintah untuk organisasi tim ini," ucap Gubernur. Dikabarkan, Pemprov Kaltara akan menerjunkan tim advance ke lokasi bencana. Tim inilah yang akan menentukan titik kumpul warga Kaltara yang akan dievakuasi.

Tak lupa disampaikan Gubernur, agar setiap aset yang digunakan dalam kegiatan ini harus dipastikan kondisi dan keberadaannya. "Semua aset yang digunakan, harus kembali ke Kaltara. Jika perlu, koordinasi untuk adanya pengawalan dari aparat keamanan selama berada di lokasi bencana," tutur Irianto.

Sebagai informasi, tim bantuan kemanusian Pemprov Kaltara ini diketuai oleh Asisten I Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Sanusi, wakil ketua Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara Muhammad Pandi dan melibatkan sejumlah kepala OPD terkait lainnya.