Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo berharap munculnyajustice collaboratordalam peristiwa penangkapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena dugaan penerimaan hadiah/janji terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2023 pada Kamis (9/1).
Menurut Hasto, fenomena penangkapan pejabat negara karena praktik suap atau tindakan koruptif lainnya membuat upaya pemulihan citra lembaga atau komisi negara yang cenderung turun di mata masyarakat menjadi semakin sulit.
“Seharusnya sikap antikorupsi terus dikedepankan agar dukungan dan kepercayaan masyarakat dapat tumbuh” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam rilisnya, Jumat.
Terkait kasus ini, Hasto meminta semua pihak untuk bersabar serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Selain itu Hasto juga menghimbau agar kasus ini tidak ditarik-tarik ke dalam urusan politik, dirinya juga yakin KPK akan menangani kasus ini dengan transparan dan profesional.
Dalam kesempatan ini LPSK ingin menyampaikan kepada KPK, bilamana dalam proses penyelidikan muncul sejumlah saksi yang bersedia untuk menjadi saksi pelaku ataujusticecollaborator(JC), LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami berharap kalau dari hasil penyelidikan KPK mengarah pada munculnya JC, silahkan memberikan rekomendasi pada LPSK, kami akan tindaklanjuti,” ucap Hasto.
LPSK sendiri memilih sikap bersabar menunggu sambil memantau perkembangan kasus ini, namun Hasto mengatakan bila dipandang perlu, dirinya akan menghubungi komisioner KPK terkait kemungkinan munculnya JC dalam kasus suap ini.
Sebagai informasi, Saksi Pelaku atau JC diatur dalam UU 31 Tahun 2014. Dalam pasal 10A disebutkan Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
Salah satu penghargaan yang didapat oleh Saksi Pelaku adalah berupa keringanan penjatuhan pidana atau berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan lain-lain.
Untuk mengajukan diri menjadi JC, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, Sifat penting keterangan yang diberikan, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata.
Baca juga:KPU: tidak ada pandangan berbeda loloskan PAW dari penyuap komisioner
Baca juga:OTT KPK, KPU: PAW itu sebenarnya tak ada ruang untuk "main-main"
Baca juga:KPK lakukan rangkaian kegiatan dalam penyidikan kasus Wahyu Setiawan
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Yuniardi Ferdinand
Berita Terkait
Puan nilai kasus Harun tak ganggu soliditas partai
Sabtu, 11 Januari 2020 12:59
KPK telusuri dana ke advokat PDIP
Rabu, 22 Januari 2020 4:57
Telaah - KPU dan fenomena demokrasi oligarki
Kamis, 16 Januari 2020 1:59
Apartemen Harun Masiku digeledah KPK
Rabu, 15 Januari 2020 2:52
PBNU dukung OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Sabtu, 11 Januari 2020 15:15
Hasto bantah sembunyi di Perguruan Tinggi Kepolisian
Sabtu, 11 Januari 2020 6:57
Hasto: ada yang giring opini
Sabtu, 11 Januari 2020 6:48
Hasto: PDIP perkuat bersama rakyat
Sabtu, 8 Februari 2020 20:37