Kaltara optimis LKPD kembali raih WTP

id Pemprov

Kaltara optimis LKPD kembali raih WTP

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (24/3). ANTARA/HO - Dinas KISP Provinsi Kaltara.

Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang optimis provinsi Kaltara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

“Kita sampaikan jika laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi standar akuntansi yang berbasis akrual,” kata Zainal menyerahkan LKPD Tahun 2021 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis.

Menurutnya, LKPD Tahun Anggaran 2021 telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Gubernur menyampaikan ringkasan LKPD Tahun 2021 meliputi, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,609 triliun atau 10,87 persen. Sementara untuk belanja daerah dapat terealisasi Rp2,050 triliun atau 90,44 persen. Sedangkan transfer ke daerah terealisasi Rp322 triliun.

Zainal mengungkapkan, BPK turut membantu pemprov dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Di samping itu pula juga mencegah potensi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Kami mendukung sepenuhnya pemeriksaan pendahuluan laporan keuangan tahun 2021 dan pemeriksaan laporan kinerja tahun anggaran 2021 serta upaya penanggulangan kemiskinan daerah,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan, pada tahun 2021 angka kemiskinan berhasil diturunkan

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara, Arief Fadillah mengungkapkan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada laporan keuangan. Tetapi, juga mencakup kinerja pemerintahan.

“Kita juga melihat dari sisi aspek kinerjanya. Bisa jadi pelaksanaan (keuangan) sesuai standar opini WTP tapi sisi kinerja mungkin tidak sejalan. Ini nantinya akan memengaruhi opini yang akan diberikan,” kata Arief.
Baca juga: Penanggulangan bencana di Kaltara jadi prioritas nasional