Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden RI membantah anggapan Budi Gunawan dicopot sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) karena rangkaian kerusuhan pada 28—30 Agustus di Jakarta dan beberapa daerah.
Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam bukan karena alasan yang spesifik, misalnya seperti kerusuhan antara massa dan aparat di beberapa daerah, yang beberapa diwarnai dengan aksi pembakaran dan penjarahan.
"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden, red.)," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore.
Presiden Prabowo, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam per 8 September 2025.
Dalam Keppres yang sama, Presiden juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pemberhentian keduanya diumumkan saat acara pelantikan menteri dan wakil menteri hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.
Walaupun demikian, Presiden Prabowo belum menentukan nama yang akan mengisi kursi menko polkam.
"Berkenaan dengan posisi menko polkam, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo juga belum dapat membocorkan nama pejabat sementara tersebut, ataupun kandidat menko polkam yang nantinya dipilih oleh Presiden Prabowo.
"Tunggu, nanti diumumkan," ujar Pras, sapaan populer Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya kemungkinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akan rangkap jabatan sebagai menko polkam ataupun kemungkinan Sjafrie menjadi pejabat sementara, Pras belum dapat menjawab pertanyaan tersebut.
"Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita gakboleh menyampaikan," sambung Pras.
Di Istana Negara, Senin sore, Presiden Prabowo melantik empat menteri dan satu wakil menteri, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pengangkatan empat menteri dan satu wakil menteri itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam keppres yang sama untuk pemberhentian Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo.
Baca juga: Presiden Prabowo Berhentikan Budi Gunawan Sebagai Menko Polkam
Baca juga: Gantikan Sri Mulyani, Prabowo Lantik Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu
