Tarakan (ANTARA) - Penurunan harga rapid test oleh Kementerian Kesehatan, ternyata juga berpengaruh pada ketersediaan rapid test, karena ketersediaan rapid test di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan.
Direktur Utama RSUD Tarakan, Hasbi Hasyim mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari bahan yang harganya dibawah Rp150 ribu, dengan menggunakan koneksinya untuk mencari chip rapid test dengan harga yang ditentukan pemerintah.
"Kemarin kami stok, harganya Rp280 ribu, tapi semua habis. Memang bersamaan juga, stoknya habis dan ada edaran begitu," kata Hasbi di Tarakan, Rabu.
Sejak terjadi pandemi COVID-19 ini, diakui Hasbi membuat pihaknya sedikit kesulitan untuk pengadaan alat kesehatan. Dengan berkurangnya harga rapid test, belum diketahui pasti apakah akan mengurangi keakuratan alat rapid test, sebab pihaknya belum pernah melakukan uji validasi.
"Bahan yang masuk ini berizin dari BPOM. Kalau memang sudah dapat bahannya, maka kami akan kenakan harga Rp150 ribu. Kami sudah memesan, tapi seluruh Indonesia butuh," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa modal satu rapid test mencapai Rp280 ribu, sehingga jika dikenakan Rp150 ribu akan merugikan pihaknya.
"Ini belanja pakai BLU (Badan Layanan Umum), itu harus dipertanggungjawabkan menjadi tanggungan kami dan Gubernur," katanya.
Baca juga: Ombudsman RI tanggapi batasan tertinggi tarif "rapid test" Rp150.000
Baca juga: Pemprov Kaltara kembali beri bantuan rapid test gratis
Direktur Utama RSUD Tarakan, Hasbi Hasyim mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari bahan yang harganya dibawah Rp150 ribu, dengan menggunakan koneksinya untuk mencari chip rapid test dengan harga yang ditentukan pemerintah.
"Kemarin kami stok, harganya Rp280 ribu, tapi semua habis. Memang bersamaan juga, stoknya habis dan ada edaran begitu," kata Hasbi di Tarakan, Rabu.
Sejak terjadi pandemi COVID-19 ini, diakui Hasbi membuat pihaknya sedikit kesulitan untuk pengadaan alat kesehatan. Dengan berkurangnya harga rapid test, belum diketahui pasti apakah akan mengurangi keakuratan alat rapid test, sebab pihaknya belum pernah melakukan uji validasi.
"Bahan yang masuk ini berizin dari BPOM. Kalau memang sudah dapat bahannya, maka kami akan kenakan harga Rp150 ribu. Kami sudah memesan, tapi seluruh Indonesia butuh," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa modal satu rapid test mencapai Rp280 ribu, sehingga jika dikenakan Rp150 ribu akan merugikan pihaknya.
"Ini belanja pakai BLU (Badan Layanan Umum), itu harus dipertanggungjawabkan menjadi tanggungan kami dan Gubernur," katanya.
Baca juga: Ombudsman RI tanggapi batasan tertinggi tarif "rapid test" Rp150.000
Baca juga: Pemprov Kaltara kembali beri bantuan rapid test gratis