Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2021 hingga 2024, Zainal Arifin Paliwang tiba di VIP Room Bandara Juwata, Kota Tarakan pada Rabu (17/2) siang usai dilantik dalam jabatan tersebut oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin (15/2) di Istana Negara, Jakarta. Di Tarakan, Gubernur didampingi sang istri, Hj Rahmawati.
Kedatangan orang nomor satu di Benuanta-sebutan Provinsi Kaltara-itu, disambut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.“Saya akan secepat-cepatnya merealisasikan visi-misi yang sudah dicanangkan sebelumnya,” kata Zainal.
Gubernur juga menyatakan bahwa dalam 100 hari kedepan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dan disinergikan seluruh OPD di Pemprov Kaltara. Termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang ada. “Dalam 100 hari kedepan, yang paling penting dilakukan adalah menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, saya memerintahkan dibangun Posko Antisipasi dan Pengawasan Penyebaran Covid-19 di wilayah perbatasan,” tutur Gubernur. Menurut Zainal, ini penting dilakukan karena selama ini posko seperti itu, belum pernah dibentuk. “Di posko tersebut, keluar masuk orang, khususnya yang dari luar Kaltara akan diawasi ketat. Tanpa hasil Rapid Antigen dengan hasil negatif, tak bisa masuk,” jelas Zainal.
Tak itu saja, dalam waktu dekat, Gubernur juga akan membahas proses pengalihan pengelolaan aset Pelabuhan Tengkayu I atau SDF dan Tengkayu II atau Perikanan. “Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan akan menggelar rapat terbatas membahas masalah ini. Termasuk, soal bagi hasil yang akan diterima Pemprov dari pengelolaan aset tersebut oleh Pemkot Tarakan,” tutup Gubernur.
Kedatangan orang nomor satu di Benuanta-sebutan Provinsi Kaltara-itu, disambut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.“Saya akan secepat-cepatnya merealisasikan visi-misi yang sudah dicanangkan sebelumnya,” kata Zainal.
Gubernur juga menyatakan bahwa dalam 100 hari kedepan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dan disinergikan seluruh OPD di Pemprov Kaltara. Termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang ada. “Dalam 100 hari kedepan, yang paling penting dilakukan adalah menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, saya memerintahkan dibangun Posko Antisipasi dan Pengawasan Penyebaran Covid-19 di wilayah perbatasan,” tutur Gubernur. Menurut Zainal, ini penting dilakukan karena selama ini posko seperti itu, belum pernah dibentuk. “Di posko tersebut, keluar masuk orang, khususnya yang dari luar Kaltara akan diawasi ketat. Tanpa hasil Rapid Antigen dengan hasil negatif, tak bisa masuk,” jelas Zainal.
Tak itu saja, dalam waktu dekat, Gubernur juga akan membahas proses pengalihan pengelolaan aset Pelabuhan Tengkayu I atau SDF dan Tengkayu II atau Perikanan. “Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan akan menggelar rapat terbatas membahas masalah ini. Termasuk, soal bagi hasil yang akan diterima Pemprov dari pengelolaan aset tersebut oleh Pemkot Tarakan,” tutup Gubernur.