Tarakan (ANTARA) -
Terkait kelangkaan BBM di Kota Tarakan, DPRD Kaltara tinjau lapangan ternyata akibat dari misinformasi bahwa akan dihapusnya BBM jenis Pertalite sehingga terjadi "panic buying".
"Berdasar tinjauan lapangan terjadi panic buying akibat misinformasi bahwa BBM jenis Pertalite akan dihapus, jadi warga harus hati-hati jika menerima informasi, cek kebenarannya," kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris di Tarakan, Jumat.
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina di Kota Tarakan terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kota Tarakan, Kamis (9/9/21).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, menyatakan bahwa dia mendapat laporan dari masyarakat tentang terjadinya kelangkaan BBM jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Tarakan dan menanyakan langsung kepada pihak PT. Pertamina.
Menjawab pertanyaan tersebut, Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Fuel Pertamina Tarakan, Azri Ramadhan menjelaskan, bahwa terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Tarakan disebabkan oleh beredarnya informasi yang salah dimasyarakat tentang, akan dihapusnya BBM jenis Pertalite.
Dan dikarenakan informasi yang salah tersebut, terjadilah panic buying oleh sebagian masyarakat dengan membeli BBM jenis Pertalite dalam jumlah yang besar dan menyebabkan sering terjadinya kekosongan BBM jenis Pertalite di Kota Tarakan.
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara bangga dengam UT Tarakan
Baca juga: Ini status jalan Desa Gunung Seriang dan Salimbatu
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara imbau warga taat prokes
Azri menjelaskan, bahwa BBM jenis Pertalite tidak akan dihapuskan.
Dengan penjelasan dari Azri, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris berharap masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi-informasi yang beredar, yang belum tentu kebenarannya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini.(hms) #DPRDKaltara
#DPRDProvinsiKaltara
Baca juga: Rapat DPRD Kaltara bahas rancangan KUA-PPAS 2022
Baca juga: DPRD Kaltara bahas Rancangan Perubahan Tata Tertib
Terkait kelangkaan BBM di Kota Tarakan, DPRD Kaltara tinjau lapangan ternyata akibat dari misinformasi bahwa akan dihapusnya BBM jenis Pertalite sehingga terjadi "panic buying".
"Berdasar tinjauan lapangan terjadi panic buying akibat misinformasi bahwa BBM jenis Pertalite akan dihapus, jadi warga harus hati-hati jika menerima informasi, cek kebenarannya," kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris di Tarakan, Jumat.
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina di Kota Tarakan terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Kota Tarakan, Kamis (9/9/21).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, menyatakan bahwa dia mendapat laporan dari masyarakat tentang terjadinya kelangkaan BBM jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Tarakan dan menanyakan langsung kepada pihak PT. Pertamina.
Menjawab pertanyaan tersebut, Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Fuel Pertamina Tarakan, Azri Ramadhan menjelaskan, bahwa terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Tarakan disebabkan oleh beredarnya informasi yang salah dimasyarakat tentang, akan dihapusnya BBM jenis Pertalite.
Dan dikarenakan informasi yang salah tersebut, terjadilah panic buying oleh sebagian masyarakat dengan membeli BBM jenis Pertalite dalam jumlah yang besar dan menyebabkan sering terjadinya kekosongan BBM jenis Pertalite di Kota Tarakan.
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara bangga dengam UT Tarakan
Baca juga: Ini status jalan Desa Gunung Seriang dan Salimbatu
Baca juga: Ketua DPRD Kaltara imbau warga taat prokes
Azri menjelaskan, bahwa BBM jenis Pertalite tidak akan dihapuskan.
Dengan penjelasan dari Azri, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris berharap masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi-informasi yang beredar, yang belum tentu kebenarannya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini.(hms) #DPRDKaltara
#DPRDProvinsiKaltara
Baca juga: Rapat DPRD Kaltara bahas rancangan KUA-PPAS 2022
Baca juga: DPRD Kaltara bahas Rancangan Perubahan Tata Tertib