Tarakan (AntaraNews Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H IriantoLambrie mengimbau, kepada masyarakat untuk tidak cepat percaya atau menelanmentah-mentah setiap informasi yang diterima. Utamanya yang tersiar melaluimedia sosial (medsos). Salah satunya dengan mengonfirmasi dulu kebenaran beritaitu, atau dalam Agama Islam disebut Tabayun.
“Masyarakat perlumemahami cara mencegah dan menginformasikan potensi radikalisme. Lewat literasimedia sendiri, masyarakat sedianya semakin mampu membedakan informasi mana yangbenar, mana yang salah,†kata Irianto.
Masyarakat, kata gubernur harus ikut memerangiinformasi yang tidak benar dengan tujuan menghasut atau hoax. Caranya, selaintidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, masyarakat termasukkalangan media diminta tabayun atau mengonfirmasi ulang setiap informasi yangada agar lebih akurat dan tepat. “Berita hoax itu dibuat oleh orang yang takbertanggung jawab, dengan tujuan membuat kegaduhan di masyarakat. Dan, kinisemakin tak terkendali. Masyarakat harus berhati-hati dan tidak mudah percaya,â€urai gubernur menanggapikegiatan literasi media yang diadakan oleh Forum Koordinasi PencegahanTerorisme (FKPT) Provinsi Kaltara di Hotel Monaco, Tarakan mulai kemarin.
Letak geografis yang berbatasandengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina dan lainnya, kata gubernur, membuat Kaltara berpotensi menjadisalah satu tempat persinggahan pelaku terorisme di Indonesia. Jalan masuknyamelalui jalur laut dari Kepulauan Mindanao, Filipina lalu masuk ke wilayahSabah, Malaysia dan setelahnya menyusup ke Indonesia lewat Kaltara. Dari situ,pelaku terorisme menuju ke Poso, Sulawesi Tengah.
Berawal dariitulah, upaya pencegahan terorisme di Kaltara penting dilakukan dalam berbagaicara,sehingga pengaruh faham radikal terorisme tak merasuk dan merusak wargaKaltara.
Salah satu upayayang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melalui kepanjangantangannya di daerah, FKPT Provinsi Kaltara, dengan menggandeng kalangan medialewat kegiatan literasi media. Kegiatan ini untuk merespons maraknya peredaranberita bohong atau hoax yang disebut-sebut, sebagai salah satu media penyebarluasan paham radikalisme.
Literasi mediasendiri adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksipencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsasebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang caramedia dikonstruksi (dibuat) dan diakses.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (15/3) dan (16/3) itu, diikuti perwakilan sejumlah media, serta organisasiprofesi wartawan yang ada di Kalimantan Utara.“Tujuan kegiatan ini, di antaranya mengupdatecara pengemasan berita oleh jurnalis agar tidak memprovokasi masyarakat. Lalu,sedapat mungkin mengingatkan kepada jurnalis agar menyampaikan berita terkiniterkait bahaya teroris tanpa menimbulkan ekses negatif hingga tercapaideradikalisme,†kata Ketua FKPT Provinsi Kaltara, H Usman Faqih, Kamis (16/3).
Diungkapkan,menurut informasi yang diterima FKPT Kaltara, ada sejumlah teroris yangmenggunakan Kaltara sebagai jalur persinggahan. “Ini semua dimulai pada 1996.Dan, kita tidak pernah sadari itu, contoh ada anak Sungai Nyamuk (SebatikTimur, Nunukan) yang terduga teroris dan ditangkap di Jawa, dan lainnya,†kataH Usman.
FKPT Kaltarasendiri, menurut H Usman, kini tengah memonitoring indikasi masuknyateroris di Kabupaten Tana Tidung (KTT). Termasuk juga adanya pergerakan menjurus radikalismedi salah satu kampus di Kaltara yang diprakarsai salah satu dosennya. “Nah,lewat literasi media ini, masyarakat sedianya melek media. Tahu informasiterkini mengenai terorisme. Bayangkan, dari 43 ribu media online di Indonesia,kurang dari 200 yang konten beritanya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,dari 2.800 media cetak dan elektronik, hanya 150 yang penuhi kriteria mediasebagaimana yang diinformasi Dewan Pers,†urainya.
Rangkaian kegiatan Literasi media, meliputi visit media hingga dialog dengan narasumberdari KetuaDewan Pers Adi Yosep Prasetyo, Majelis Etik Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI)Willy Pramudya, serta DirekturDeradikalisasi BNPT Prof. Irfan Idris.
