Tanjung Selor (Antara
News Kaltara) – Berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran
(TA) 2016.
Tak hanya itu, masih dari
hasil pemeriksaan, menurut BPK, LKPD Kaltara telah sesuai dengan Sistem
Akuntasi Pemerintah (SAP), berbasis akrual atau telah menggunakan metode
akuntansi. Di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika
transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut
diterima atau dibayarkan.
Staf Ahli BPK RI Bidang
Keuangan Pemerintah Daerah, Barlean Suwondo mengungkapkan, LKPD Pemprov Kaltara
juga telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang
berpengaruh langsung dan material. Pemprov Kaltara dinilai telah menyusun dan
merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) yakni lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi
serta pemantauan.
Jumlah laporan keuangan yang
disajikan terdiri dari 7 laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus
Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. “Atas
pemeriksaan yang dilakukan dengan metode Risk
Based Audit (RBA) komprehensif dan dilandasi dengan azas profesionalisme,
independensi, dan integritas, BPK pun memberikan opini WTP atas LKPD Provinsi
Kaltara TA 2016,†kata Barlean Suwondo.
Keberhasilan ini,
menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara beserta jajaran Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak
terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta
dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
“BPK mengapresiasi upaya
perbaikan yang dilakukan Pemprov Kaltara atas pengelolaan keuangan daerah TA
2016. Kami juga tetap mendorong Pemprov Kaltara untuk melakukan upaya perbaikan
berkelanjutan secara sistemik dan konsisten dalam rangka pelaksanaan tata
kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,†jelas Barlean.
Disebutkan Barlean, BPK juga berharap LHP ini dapat dimanfaatkan para pimpinan dan anggota legislatif dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. “Pemprov Kaltara diminta untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Kaltara selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,†tuntasnya.
Editor:Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017
