Kaltara, DOB Paling Berhasil

Kamis, 12 Oktober 2017 09:19 WIB

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (dok humas)

Tarakan (Antara News Kaltara) -Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berdasarkan evaluasi Direktorat JenderalOtonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 15Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk pada periode 2012 hingga 2014 merupakanDOB yang dinilai paling berhasil merealisasikan seluruh persyaratan sebagaiDOB. "Atas keberhasilan itu, pada tahun kelima (2018) nanti, sesuaiundang-undang yang berlaku di Indonesia, Kaltara akan sepenuhnya menjadi daerahotonomi. Bukan DOB lagi sebutannya," kata Gubernur Kaltara Dr H IriantoLambrie, Rabu (11/10).

Salah satu keberhasilan ProvinsiKaltara, adalah kemampuan jajaran pemerintah, berikut pemimpin pemerintahannyameningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, rasio PAD denganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari 15 DOB yang ada diIndonesia, hanya Kaltara yang menunjukkan nilai paling tinggi. Yaitu kuranglebih 18 persen. Sementara daerah otonomi baru lainnya masih sangat rendah,rata-rata masih di bawah 8 persen. Bahkan ada yang di bawah 1 persen. "Halini sekitar seminggu lalu dibahas di Mataram, NTB (Nusa Tenggara Barat). Inijuga berarti bahwa jajaran pemerintahan di Kaltara telah bekerja keras,"ucap Gubernur.

Diinformasikan pula, secara administratif,Kaltara memiliki 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau,Nunukan dan Tana Tidung, serta 1 kota, yakni Kota Tarakan. Didalamnya, terbagi50 kecamatan, 451 desa dan 28 kelurahan. "Saya mengapresiasi keberhasilanini, dan patut diingat bahwa Kaltara dimekarkan dari provinsi induknya, yakniProvinsi Kaltim (Kalimantan Timur) karena berbagai faktor. Di antaranya, faktorpolitis, sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, keterisolasian,keterbelakangan dan lainnya," urai Irianto.

Kaltara yang diresmikanpembentukannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi atas namaPresiden saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono dengan dasar hukum UU Nomor 20Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara itu, tercatat sebagaiprovinsi ke-34 di Indonesia. Atau, provinsi paling bungsu di negara ini."Ketika pertama kali dibentuk, saya ditunjuk menjadi Pj (Penjabat)Gubernur Kaltara hingga 2015. Kala itu, saya juga menjabat sebagai Sekprov(Sekretaris Provinsi) Kaltim. Dan, memang faktor yang melatarbelakangipembentukan Kaltara itu, diupayakan terus disolusikan hingga saat ini,"beber Gubernur.

Selama hampir 5 tahun berdiri,Kaltara memiliki perkembangan penduduk yang cukup signifikan. Tercatat, hinggasaat ini jumlah penduduk Kaltara mencapai 721 ribu jiwa. Sektor perekonomianjuga mulai membaik, berikut pembangunan infrastruktur dan suprasturkturnya."Kaltara ini luasnya mencapai 1,5 kali luas Jawa Timur, dan sekitar 70persennya kawasan hutan. Dari itu, kebijakan pembangunannya, tak terlepas dariupaya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan yang berkelanjutan.Termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam itu untuk pembangunanketenagalistrikan," papar Gubernur.

Tak lupa, Gubernur mengapresiasipenilaian dari Ditjen Otda Kemendagri tersebut, karena daerahnya masuk dalamkategori DOB dengan perekonomian baik. "Semua ini (kemajuan Kaltara)merupakan hasil kerja keras semua pihak. Terutama dari seluruh elemenmasyarakat di Kaltara yang turut mendorong dan mendukung program pemerintah,untuk meningkatkan investasi, dan menumbuhkan ekonomi," ujarnya.

Sebagai provinsi termuda dan beradadi wilayah perbatasan, Kaltara, katanya, terus berupaya maksimal untuk mengejarketertinggalan dari daerah lain di Tanah Air. Selain diperlukan kerja keras danikhlas, dikatakan Gubernur, untuk bisa mengejar ketertinggalan juga diperlukaninovasi-inovasi dan komunikasi yang instensif dengan berbagai pihak, terutama para investor untuk menarik investasi keBumi Benuanta-sebutan Kaltara.

Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan,dalam evaluasi tersebut ada beberapa kriteria penilaian. Selain dari sisi perekonomian, Kemendagrijuga akan melakukan evaluasi dan penilaian dari sisi administratif lainnya,seperti penegasan batas wilayah, aparatur pemerintahan dan lain-lainnya.