Oleh M Rusman
Nunukan (Antaranews Kaltara) - Alasan lambatnya eksekutif menyerahkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kepada legislatif diperkirakan bisa menyebabkan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara molor.
Muhammad Nasir, anggota DPRD Nunukan yang dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat menjelaskan bahwa pengesahan RAPBD 2018 terancam molor.
"Pengesahan terancam karena lambatnya eksekutif menyerahkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kepada legislatif," ujarnya legislator dari PKS.
DPRD Nunukan sampai kini belum mengagendakan pembahasan apalagi pengesahan, padahal batas waktu per 31 Desember 2017.
DPRD setempat meminta kepada eksekutif merevisi KUA-PPAS namun belum dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
"Pembahasan KUA PPAS masih berlangsung tapi alot akibat lambatnya revisi KUA PPAS oleh eksekutif. Belum lagi dijadwalkan waktunya," ujar Muhammad Nasir.
Pengesahan RAPBD Nunukan terancam
Tugu Nunukan
