Tanjung Selor (ANTARA) - Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta segera mengusulkan program untuk sarana pendukung Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Ini menyusul adanya rencana kunjungan dari 12 kementerian untuk meninjau lokasi rencana pembangunan pusat pemerintahan tersebut.
Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (24/6) jajaran OPD berkoordinasi terkait usulan tersebut yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah.
Dikatakan Sekprov, rapat ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi Inpres No. 9/2018 mengenai Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. “Setiap OPD harus menyiapkan semua bahan usulan pembangunan sarana pendukung KBM Tanjung Selor, dan harus dikomunikasikan dengan kementerian terkait. Jadi, bisa dipertimbangkan pembangunannya dan didukung kementerian. Ini bentuk kesungguhan kita untuk mencari magnet pengembangan KBM Tanjung Selor,” jelas Sekprov.
Menurutnya, pembangunan sarana pendukung KBM Tanjung Selor sangat penting untuk disusun dan disesuaikan prioritasnya agar wilayah tersebut dapat berkembang, tidak hanya menjadi pusat pemerintahan saja. “Rencananya, 12 kementerian dan lembaga terkait akan melakukan kunjungan ke Kaltara dan menggelar pertemuan dengan Pemprov Kaltara untuk membahas tindak lanjut Rencana Aksi Inpres No. 9/2018,” urai Sekprov. Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi KBM Tanjung Selor pada 25 Juni 2019.
Baca juga: Diusulkan Masuk Prioritas RPJMN 2020-2024
Baca juga: Pemprov Kaltara Usulkan 4 Proyek Prioritas Pendukung KBM Tanjung Selor
Baca juga: Tak Jalankan Fungsinya, Kementerian Dapat Rapor Merah
Baca juga: Rencana Aksi Kerja untuk Percepatan KBM Tanjung Selor
Baca juga: Kemenhub Masukkan KBM Sebagai Prioritas Jangka Menengah
Berita Terkait
Usulan penambahan kouta solar dan pertalite Kaltara disetujui
Minggu, 21 Januari 2024 12:47
Bahas usulan pembangunan SMK Desa Long Lebusan Malinau.
Jumat, 1 Desember 2023 3:20
Usulan Rancangan KUPA dan PPAS kepada kegiatan prioritas
Jumat, 1 Desember 2023 2:12
Pembahasan dan usulan objek dan nilai tarif retribusi
Kamis, 30 November 2023 20:07
Pemerintah Pusat Akomodir 22 Usulan Prioritas Pemprov Kaltara
Sabtu, 5 Agustus 2023 20:34
Kaltara verifikasi usulan anggaran Pilkada 2024
Sabtu, 11 Februari 2023 18:41
Pengamat nilai usulan jabatan kades 9 tahun perlu dilandasi alasan kuat
Kamis, 19 Januari 2023 5:57
Pembahasan Ranperda Pendidikan Kaltara, Ini beberapa usulan hasil uji publik
Rabu, 31 Agustus 2022 13:44