Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menekankan bahwa larangan mudik tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penularan COVID-19 yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tapi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus coronatipe baru itu.
"Kalau pemerintah itu mengumumkannya umum tidak boleh mudik," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam telekonferensi video yang diselenggarakanGugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Sabtu.
"Pemerintah itu bisa melarang di manapun karena itu (larangan mudik) berlaku bagi seluruh Indonesia," ia menambahkan.
Mahfudmengatakan seluruh warga Indonesia harus menaati larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai24 April 2020 dan aparat keamanan harus menindak pelanggaran dengan menghentikan warga yang hendak mudik.
Aparat penegak hukum, menurut dia, akan meningkatkan upaya penindakan supaya warga mematuhi larangan mudik.
Ia menjelaskan pula bahwa larangan mudik diberlakukan sampai sesudah Lebaran tapi jika perkembangan situasi menuntut pembatasan pergerakan orang dan barang untuk mengendalikan penularanCOVID-19 maka penerapan kebijakan itu bisa diperpanjang.
"Kalau pada saat habis perpanjangan kok masih perlu diperpanjang, diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman," katanya.
Mahfudberharap warga mematuhi seluruh kebijakan dan aturan yang diterapkan pemerintah untuk menanggulangipandemi COVID-19.
Baca juga:
Skema pembatasan penerbangan untuk masa mudik 2020
1.181 kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek dipaksa putar balik
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
Pemerintah tekankan larangan mudik berlaku di seluruh Indonesia
Pemerintah menekankan larangan mudik berlaku di seluruh Indonesia
