Mahfud tegaskan KKB bukan saudara

Jakarta (ANTARA) -
Mahfud menegaskan, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan.

Hal tersebut dilakukan sesuai amanat Inpres No.9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

"Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, dimana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres," kata Mahfud.

Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, lanjut dia, pemerintah terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua.

Dia kembali menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.

Baca juga:Menko Polhukam sebut daerah otonomi baru Papua untuk kokohkan NKRI

Baca juga:Panglima TNI sambangi Menko Polhukam bahas penanganan Papua

"Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu kita terus lakukan berdialog.Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua," jelas Mahfud dalam siaran persnya.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini menambahkan, saat ini aparat telah mengidentifikasi wilayah yang belum kondusif di Papua, dimana masih ditemukan kelompok Kkriminal bersenjata (KKB).

"Kami sudah 'mapping' daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke sana. Maka, kami membina Papua sebagai saudara. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita sama dengan Jawa, Sumatera, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI," tuturnya.
Sementara itu, Jenderal Dudung menyatakan siap mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menyiapkan personel-personel yang akan melaksanakan tugas operasi.

Dudung menegaskan, tugas dalam pembinaan berada di tangan Kasad, sementara operasional berada di dalam arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, sehingga kami jajaran angkatan darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut," papar mantan Pangkostrad ini. Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor