Kaltara berupaya optimalkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

id Pemprov

Kaltara berupaya optimalkan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah saat memimpin Rapat Koordinasi perihal Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara dan KAD Kaltara di Tanjung Selor. ANTARA/HO-DKISP Provinsi Kaltara.

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemprov Kalimantan Utara serius dalam upaya pencegahan terhadap tindakan penyimpangan dana pemerintah, yakni mengoptimalkan peran Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi karena berhubungan dengan pelaku usaha.

"Terkait hal itu, Kaltara telah memiliki pengurus KAD (Komite Advokasi Daerah) Anti Korupsi yang terus kita optimalkan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi dengan melibatkan semua pihak terkait," kata Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah di Tanjung Selor, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa pekan ini telah menggelar pertemuan dengan delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanjung Selor dengan melibatkan para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara dan KAD setempat.

Sekprov Kaltara yang juga menjadi Ketua KAD Kaltara menyampaikan pentingnya koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan di sektor pelaku usaha dan pemerintah untuk upaya pencegahan korupsi.

“Melalui identifikasi ini, kita dapat merencanakan tindakan yang tepat,” kata Suriansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain mengatakan pentingnya kampanye anti korupsi di perkantoran dan masyarakat, terutama di kalangan pengusaha.

“Pemasangan slogan-slogan anti korupsi, seperti pencegahan suap dan gratifikasi, di lingkungan perkantoran sangat dianjurkan,” kata Ilham Zain.

Rosana Fransisca, Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, berharap akan ada forum KAD yang akan dilaksanakan di kemudian hari.

Tujuannya adalah agar pemahaman mengenai pencegahan korupsi pada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan.

“Forum KAD seperti ini sangat baik dan sebaiknya sering diadakan. Hal ini merupakan upaya untuk memutus rantai tindak korupsi di lingkungan pelaku usaha saat berinteraksi dengan pemerintah,” kata Rosana