Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, dengan meningkatkan kerja sama banyak pihak dan meningkatkan kapasitas tim pendamping keluarga.
“Untuk mencapai target tersebut, kami meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, pengetahuan masyarakat, dan kerja sama swasta,” kata Bupati Malinau Wempi W Mawa di Malinau, Selasa.
“Untuk mencapai target tersebut, kami meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, pengetahuan masyarakat, dan kerja sama swasta,” kata Bupati Malinau Wempi W Mawa di Malinau, Selasa.
Bupati juga meminta Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Malinau makin mengerti dan memahami informasi dalam upaya percepatan penurunan stunting 2023.
“Maka selain melakukan pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil, peningkatan kapasitas kader pendamping juga kami lakukan,” ujarnya.
Tim Pendamping Keluarga Beresiko Stunting Kabupaten Malinau merupakan tim beranggotakan bidan, kader tim penggerak PKK, dan kader keluarga berencana (KB)
Adapun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga optimistis mampu menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai rentang target prevalensi nasional, bahkan lebih dari target itu.
“Kita optimistis karena pada tiga tahun terakhir Kalimantan Utara mengalami penurunan signifikan dari 27 persen menjadi 22 persen, sekarang sisa 17 persen, berarti sisa 3 persen lagi,” kata Wakil Gubernur Yansen TP di Tanjung Selor.
Ia mengatakan, upaya penurunan angka stunting tidak berbicara angka target semata. Yang paling utama, perlu upaya bersama-sama melakukan perbaikan kualitas dan perilaku hidup masyarakat.
Dia bertutur, potensi asupan gizi di Kalimantan Utara sangat besar, didukung potensi pangan dari sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan. Menurutnya, yang perlu ditingkatkan adalah mengelola pangan menjadi asupanan makanan yang berkualitas dan bergizi.
“Maka yang paling utama adalah perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat, bukan pada institusi kelembagaan, maka kalau masyarakat berubah, stunting akan hilang,” tuturnya.
Adapun prevalensi stunting menurut kabupaten/kota di Kalimantan Utara 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yakni Kabupaten Bulungan 18,9 persen; Kabupaten Malinau 23,5 persen.
Kabupaten Nunukan 30,5 persen; Kabupaten Tana Tidung 30,7 persen; dan Kota Tarakan 15,4 persen.
