Tanjung Selor (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan peran Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dalam memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
“Peran PA dan KPA sangat krusial dalam memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya, di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Rabu.
Penegasan tersebut, disampaikan Wagub Kaltara saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas PA dan KPA dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun 2026 di Kantor Gubernur Kaltara.
“Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kata Ingkong Ala, akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pengadaan barang/jasa tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya percepatan pembangunan di Kaltara,” katanya.
Setiap paket pekerjaan, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan akses listrik dan air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur penunjang ekonomi daerah.
Karena itu, ia mengharapkan seluruh PA dan KPA dapat melaksanakan setiap proses pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien dan akuntabel serta memberikan nilai manfaat pada masyarakat Kaltara.
“Pembangunan di Provinsi Kaltara saat ini terus kita dorong untuk mengajar ketertinggalan sekaligus memanfaatkan potensi besar yang kita miliki,” tutur dia.
Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki wilayah yang luas dan sebagian besar masih sulit dijangkau, tentu kata Ingkong, Kaltara menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, serta pemerataan layanan publik.
Namun di sisi lain, menurutnya Kaltara juga memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor energi, industri berbasis sumber daya alam, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Untuk itu, pembangunan yang kita laksanakan harus terencana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.
Baca juga: Menanam Cinta di Ruang Kelas: Bimtek Kurikulum Berbasis Cinta di Nunukan
Baca juga: DKIP Bulungan Pacu Transparansi Publik: Bimtek PPID Jadi Langkah Serius Perkuat Layanan Informasi