Balikpapan(Antara News Kaltara) - Untuk kali kedua, sejak resmi menjadi anggota Governor'sClimate and Forest Task Force (GCF-TF) atau Satun Tugas (Satgas) untuk Hutandan Perubahan Iklim pada 2016, delegasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)menghadiri pertemuan tahunan organisasi yang memiliki 35 anggota dari sejumlahnegara berkembang itu. Pertemuan bertajuk "GCF Taksforce AnnualMeeting" ini digelar di Balikpapan sejak 25 September dan berakhir hariini (29/9) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). "Sesuai laporan daridelegasi Kaltara, pertemuan tahunan kali ini, dihadiri utusan dari ProvinsiAcre (Brasil). Bahasan utamanya, masih fokus pada cara dan upaya untukmengurangi deforestasi (kegiatan penebangan hutan) dalam sepuluh tahunterakhir," kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Kamis (28/9).
Dikabarkanpula, pada pertemuan yang dihadiri oleh 11 utusan pemerintah provinsi dannegara bagian sedunia, termasuk dari Indonesia itu, turut dilibatkan pulakalangan masyarakat adat. Negara-negara yang hadir, di antaranya dari Brazil,Kolombia, Indonesia, Pantai Gading, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol, danAmerika Serikat. "Penglibatan masyarakat adat pada pertemuan tersebut,bertujuan agar GCF dapat memainkan perannya sebagai katalisator yangmempercepat terwujudnya capaian sejumlah kebutuhan fundamental yang menyangkuteksistensi masyarakat adat. Seperti pengakuan wilayah adat, partisipasi dankonsultasi yang efektif dengan kelompok masyarakat adat, dan mekanismepembagian manfaat yang jelas dari berbagai pendanaan iklim saat ini,"urainya.
Kaltarasendiri, yang masuk sebagai anggota ke-34 Satgas GCF sesuai hasil pertemuantahunan GCF di Guadalajara Meksiko pada Agustus 2016, menuangkan satu pemikirandan usulan untuk dibahas seluruh anggota GCF. "Sedianya ada 4 usulan yangakan disampaikan pada pertemuan tahunan ini. Namun, akhirnya disepakati 1usulan terpenting saja yang disampaikan. Yakni, proyek pembangunan kehutananyang berkelanjutan dan kompetitif. Dengan usulan pendanaan lembaga donor asingsenilai USD 400 ribu (atau setara Rp 5,48 miliar dengan kurs Rp 13.700 perUSD)," ungkap Irianto.
Dijelaskan,donor senilai USD 400 ribu itu, sedianya sudah disiapkan ke setiap provinsianggota GCF. Namun, sepenuhnya bergantung pada usulan kegiatan yang disampaikananggota GCF. Usulan ini, lanjutnya, disampaikan delegasi Kaltara di hadapanforum tersebut. "Rencana usulan pendanaan dari salah satu lembaga pendonordi Norwegia, dengan partnernya, yaitu National Forest and Wildlife Services,Regional Government bekerjasama dengan United Nations Development Programme(UNDP)," urai Gubernur.
Mengenaikejelasan apakah usulan tersebut diterima atau tidak, ditentukan oleh lembagapendonor yang sebelumnya sudah menyiapkan format proposal berikut ketentuanlainnya yang harus dipenuhi. Ketentuan itu, di antaranya proposal usulankegiatan harus disampaikan dalam tempo Januari hingga Maret 2018, dan proposalmana yang disetujui akan disampaikan pada pertemuan tahunan GCF Oktober 2018 diOslo, Norwegia. "Sangat besar harapan usulan Kaltara dapat diterima, sebabbanyak kegiatan penting dalam rangka memenuhi tujuan GCF mengurangi emisi GRK(Gas Rumah Kaca) dan degradasi lahan," jelas Gubernur.
Iriantomengatakan, kegiatan yang dirancang untuk direalisasikan melalui pendanaan yangdiusulkan tersebut, di antaranya adalah manajemen penguatan dan pengawasankehutanan, dalam rangka mengurangi deforestasi dan degradasi lahan gunamenyumbang karbon lebih tinggi dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)."Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kaltara dari usulan tersebut, yaknipembangunan yang rendah emisi dalam rangka mencapai Sustainability DevelopmentGoals (SDG)," ulas Irianto.
Sebelumnya,Gubernur mengatakan, Kaltara memiliki wilayah yang sangat luas. Yaitu mencapai7,5 juta hektare atau kurang lebih satu setengah kali provinsi Jawa Timur.Dengan jumlah penduduk yang belum sampai 1 juta. Sehingga Kaltara masih terbukauntuk pengembangan Indonesia ke depan. "Dari luasan wilayah tersebut,sebagian besar masih berupa hutan. Yakni 4,5 juta hektare. Di mana 1,3 jutahektare di antaranya merupakan hutan konservasi, berada di Taman Nasional KayanMentarang (TNKM)," ucapnya.
Iriantomenegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memiliki komitmen kuat untukmenjaga kelestarian lingkungan, terutama keberadaan hutan yang ada. Meskidiakuinya, sebagian hutan di Kaltara telah mengalami kerusakan, akibatpenebangan hutan yang dilakukan sejak dulu. "Berbagai upaya kita lakukanuntuk menjaga agar hutan yang ada tetap lestari. Dalam kesempatan ini, kamijuga berharap kepada kementerian terkait untuk membantu menjaga kelestarianhutan, dengan mengendalikan izin HPH," kata Irianto.
Ditambahkan,Kaltara saat ini tengah fokus pada pemenuhan sumber energi terbarukan. Yaitudengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis konservasi."Kenapa kita membangun PLTA. Selain karena potensi air sungai di Kaltarayang banyak. Melalui PLTA dengan berbasis konservasi, kita juga bisa menjagakelestarian hutan. Terutama di daerah hulu sungai yang dibangun PLTA,"ungkapnya.
Dalam menjaga kelestarian hutan, Kaltara jugatelah melakukan kerja sama dengan dua negara di wilayah perbatasan. Yaknidengan Brunei Darussalam dam Malaysia. "Kerja sama ini dalam rangkamenjaga kelestarian hutan konservasi yang berada di tiga negara ini. Luasannyahutan ada 5 juta hektare, di mana 22 persennya berada di Kaltara," imbuhIrianto lagi.