DPRD Kaltara Harapkan Potensi Wisata Dapat Dukungan Pemerintah Pusat

Tanjung Selor (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengharapkan agar potensi-potensi wisata yang ada di Kaltara mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI).

Harapan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Aula Kantor Gubernur Kaltara beberapa waktu lalu.

Saat RDP kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR RI membawa mitra-mitra kerjanya, di mana salah satunya adalah Kemenpar RI.

“Apakah memungkinkan adanya tim pendampingan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk membantu daerah kami di Kaltara ini untuk menggali atau mengembangkan potensi wisata lokal,” tanya Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie.

Pendampingan yang dimaksud oleh Achmad Djufrie untuk mengembangkan potensi wisata di Kaltara yaitu mulai dari pendataan, pembenahan fasilitas, promosi hingga pengelolaan berbasis masyarakat.

Karena itu, lanjutnya, Kaltara ingin belajar pengelolaan pariwisata seperti di Klaten, Jawa Tengah yang bisa menjadi sebuah desa menjadi destinasi wisata air, yang dikenal dengan Umbul Ponggok.

“Kami ingin belajar di daerah seperti Klaten, yang sukses membangun wisata Umbul Ponggok yang awalnya hanya kolam biasa, tapi dengan pendampingan intensif dan promosi kreatif menjadi destinasi wisata unggulan, sehingga sampai saat ini menjadi destinasi wisata unggulan nasional dengan kunjungan signifikan setiap tahunnya,” ungkapnya.

Diharapkan, pola seperti itu bisa didorong di Kaltara, tempatnya cocok dan lahannya masih banyak. Sehingga, kata politisi Partai Gerindra ini, destinasi Kaltara tidak hanya cantik secara alamiah, tapi juga memiliki manajemen dan daya jual yang kuat secara ekonomi dan sosial.

“Mungkin enggak ada pendampingan?” tanya Achmad Djufrie lagi dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga serta dihadiri belasan anggota Komisi VII lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Manajemen Industri Kemenpar RI, Budi Supriyanto, menegaskan bahwa sangat mungkin dilakukan pendampingan oleh Kemenpar RI untuk pengembangan potensi-potensi wisata di Bumi Benuanta.

“Sangat memungkinkan sekali pak. Karena yang dilakukan beberapa tahun terakhir kita melakukan pendampingan sampai kampanye-kampanye desa wisata itu kita terjun ke lapangan dalam hal pengelolaan desa wisata, lalu sampai digitalisasi juga bagaimana mempromosikan produk storytelling dan sebagainya,” ujar Budi Supriyanto sambil berharap setelah RDP, nantinya ada audiensi dari Kaltara ke Kemenpar RI untuk koordinasi dan kolaborasi.
Baca juga: Danrem 092/Maharajalila Silaturahmi ke DPRD Kaltara
Baca juga: DPRD Kaltara Menghadiri RDP Komisi VII