TanjungSelor (Antara News Kaltara) - Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambriemenginstruksikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, agar meningkatkanpembiayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengembangan Sumber DayaManusia (BPSDM) Kaltara pada Tahun Anggaran (TA) 2018. Hal itu disampaikannyasaat membuka Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2017 diBadan Diklat Kabupaten Bulungan, Senin (9/10).
Menurutnya,pengembangan sumberdaya manusia sangat berperan penting untuk meningkatkankualitas dan daya saing yang dimiliki Pemprov Kaltara.
"Sayamenginstruksikan kepada Sekprov Kaltara, agar Anggaran BPSDM ditingkatkan padaTA 2018," ujar Irianto.
Iriantomenilai, seorang aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki kualitas dan dayasaing yang tinggi. Sehingga menghasilkan seorang aparatur negara yang dapatbekerja secara profesional dengan daya juang yang tinggi. Terlebih lagi,Provinsi Kaltara merupakan salah satu daerah termuda yang harus berlari gunamenyejajarkan diri dengan provinsi lainnya.
"Saatini Kaltara sedang membutuhkan orang yang bekerja keras dan bergerakcepat," terang Irianto.
Halitu ditambah dengan kian ketatnya persaingan saat ini. Sehingga seorang ASNwajib meningkatkan kemampuan diri agar mampu berkompetisi dengan yang lainnya.Karena itu Irianto mengimbau agar ASN di Kaltara dapat terus meningkatkankemampuannya untuk menyikapi persaingan itu. Bukan dengan saling menjelekkanantara satu dengan yang lainnya.
"Olehkarena itu, saya himbau bagar ASN di Kaltara dapat dan mampu memingkatkankemampuannya. Baik itu melalui belajar, dan membaca. Karena dengan belajar danmembaca, akses informasi yang kita terima semakin terbuka. Tentu hal itu akanberdampak pula pada cara kerja kita, akan menjadi luar biasa bahkan lebihprofesional," jelasnya
Tidakhanya profesional, Irianto pun mengingkan ASN di Kaltara memiliki integritas.Karena itu, sedianya perlu dilakukan introspeksi diri masing-masing. Menyadarijika jabatan yang diemban sekarang adalah amanat yang diberikan. "Kitaharus sadar bahwa jabatan itu bukan milik kita tetapi kepercayaan yangdiberikan. Karena rejeki itu mengalir dengan sendirinya dan sudah ada yangmengaturnya," papar Irianto.
Sedikitnya,dijelaskan Irianto, terdapat tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh seorangASN sesuai pada Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara. Pertama, seorang ASN harus Melaksanakan kebijakan publik yangdibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua,memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga Memperatpersatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.
"Jangan sampai ASN menjadi orang yangbertentangan terhadap UU tersebut," tuntasnya.