Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Gerilya untuk menggalang dukungan mewujudkan harapan masyarakat atas terbentuknya DOB, terus dilakukan.
Salah satunya seperti saat bersilaturahmi di kediaman dinas Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Sabtu (14/10) lalu. "Dalam kesempatan yang baik ini, saya meminta dukungan kepada Ketua DPD RI untuk menindaklanjuti penyampaian aspirasi usulan DOB di Kaltara," kata Irianto.
Sebenarnya, ungkap Gubernur, aspirasi ini telah disampaikan pada audiensi dengan Pimpinan DPD RI pada 19 September 2017. Namun waktu itu, Ketua DPD sedang berhalangan hadir dan tidak bisa ikut menemui. "Alhamdulillah, Pak Oesman memberikan respons yang positif. Bahkan secara khusus mengundang Gubernur Kaltara pada Acara DPD RI dgn Presiden pada hari Jumat (20/10) nanti di DPD RI. Yang salah satunya, kemungkinan besar juga membicarakan masalah DOB," ungkapnya.
Seperti disampaikan sebelumnya, Gubernur kembali menegaskan, selain tetap bersabar, juga meminta kepada kepala daerah, dewan presidium dan para tokoh di Kaltara yang kini sedang mengusulkan untuk menjadi DOB, agar senantiasa menjaga kekompakan. Karena jika memungkinkan, pembentukan lima calon DOB di Kaltara akan diperjuangkan agar nantinya dapat terbentuk secara bersamaan dalam satu paket.
Sebelumnya, dengan didampingi ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para kepala daerah, dan ketua presidium, Gubernur telah memimpin audensi dengan pimpinan DPD RI. Tujuan utama dalam audensi yang juga dihadiri oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini, adalah menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu, calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Apau Kayan dan Krayan.
Gubernur menegaskan, usulan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Kaltara bukan tanpa alasan. Di mana, tujuan utamanya adalah untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. "Dan yang lebih utama lagi adalah untuk menjaga kedaulatan negara, serta keamanan dan pertahanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan," tegasnya.
Gubernur juga berharap, dalam masa moratorium DOB oleh pemerintah, ada pengecualian untuk pembentukan DOB di Kaltara. "Kami menginginkan ada pengecualian di Kaltara. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan kedaulatan negara, karena untuk percepatan pembangunan di perbatasan," ulas Irianto.
Ditambahkan, selain dengan DPD RI, masih dalam kaitannya menyampaikan aspirasi masyarakat untuk terbentuknya DOB di Kaltara, Gubernur akan kembali memimpin audensi dengan DPR RI, melalui Komisi II. "Saya juga akan menyampaikan izin dan meminta waktu untuk melakukan audensi seperti ini dengan bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," ucapnya.
Tak hanya itu, hal serupa atau audensi juga akan dilakukan dengan Wakil Presiden (Wapres) H Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). "Yang pasti, ikhtiar (usaha) untuk mewujudkan harapan masyarakat atas terbentuknya DOB di Kaltara, terus kita lakukan. Saya harap masyarakat bersabar, dan sama-sama berdoa, semoga keinginan ini bisa terwujud," pungkasnya.