Pesawat N-219 'Nurtanio' yang rencananya akan dipesankhusus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untukmelayani kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan, ditaksirmemiliki nilai jual (sebelum pajak) sekitar USD 6 juta atau setara Rp 80miliar.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan,untuk pembelian dan kerjasama pengoperasian pesawat multifungsi itu, dirinyabeserta jajaran terkait di Pemprov Kaltara akan berkonsultasi terlebih duludengan mitra pemerintah daerah, utamanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kaltara. "Meskipun kepala daerah merupakan pemegang kekuasaankeuangan tertinggi di daerah, tapi kita sebagai mitra pemerintahan, akanmendiskusikan dengan baik, rencana ini dengan DPRD. Kami juga mengkonsultasikangagasan ini dengan Mendagri (Tjahjo Kumolo)," beber Irianto.
Target minimal yang dicanangkan Irianto terhadaprencana ini, adalah 1 unit pesawat sudah dapat mengudara melayani kebutuhanmasyarakat di wilayah perbatasan dan terisolir pada 2019. "Tapi, kalausecara finansial kita mampu, kita akan beli 2 unit. Sekali lagi untukpembayarannya, akan berkonsultasi dengan DPRD Kaltara dan Mendagri,"tandasnya.
Dari diskusi Gubernur dengan Dirut (Direktur Utama) PTDI Elfien Goentoro, dikatakannya, sebelum memastikan pemesanan, akan dipelajaridan ditinjau dulu pabriknya. "Peninjauan ini akan dilakukan oleh Pemprovbersama DPRD Kaltara," urai Gubernur.
Jika mitra pemerintah memberikan respons positif atasgagasan ini, Irianto mengestimasikan pada 2018 sudah dicantumkan dana pembelianN-219 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. "Setelahkita diskusikan dengan DPRD, lalu diajak ke pabrik pesawatnya PT DI, secepatnyaakan kita anggarkan di 2018. Paling tidak, pembayarannya tak sekaligus, bisadicicil. Pada 2018 separuh (Rp 40 miliar), tahun depannya (2019) separuh lagi.Minimal dapat 1 unit pesawat itu," paparnya.
Namun, apabila skema penganggaran dari APBD dinilaimemberatkan, maka skema alternatif dapat ditempuh. "Untuk pembayarannya,tentunya akan disusun skema pembayaran dan kerjasama. Apakah sewa atau beli.Kami juga akan mencoba mendapatkan dukungan dari Presiden untuk pendanaannya,bisa lewat bantuan khusus," jelas Gubernur.
Bisa pula mengandalkan dukungan dari pihak perbankanatau lembaga keuangan pemerintah. Skema lain yang ditawarkan Gubernur, mengajakpihak swasta untuk berinvestasi. "Dengan dukungan Pemda (PemerintahDaerah), Perusda (Perusahaan Daerah) yang kita miliki akan bekerjasama denganinvestor untuk menyediakan pesawat itu. Tentunya dilakukan secara B to B(Bussines to Bussines)," ungkapnya.
Semua skema yang ditawarkan tersebut, akan dibahasmendalam dengan mitra pemerintah. Dalam hal ini DPRD Kaltara, dan pihak terkaitlainnya. "Kita lihat mana yang paling menguntungkan. Tapi, sekali lagitegas saya katakan bahwa keputusan ini harus diambil secara bersama-sama. Bukanhanya oleh Gubernur, sehingga tak ada sikap saling menyalahkan nantinya, karenaini menyangkut penggunaan dana daerah," imbuh Gubernur.
Sebagai informasi, Gubernur berencana akan menggandengsalah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengelola pengoperasian N-219yang kelak akan dibeli Pemprov Kaltara. Ini dilakukan agar pemanfaatan pesawatN-219 tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga profesional. Mulai pilot, krudan lainnya. Termasuk, maintenance pesawat yang rencananya akan berparkir inapdi Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau BandaraInternasional Juwata Tarakan tersebut.
Pengelolaannya, mengedepankan social oriented,ketimbang profit oriented. Pun demikian, lantaran menggandeng maskapaipenerbangan, maka pertimbangan bisnis juga mendapatkan cukup perhatian. Untukurusan ini, Pemprov akan menggunakan sejumlah alternatif skema kerjasama, salahsatunya melalui Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltara.
Dengan harga sekitar Rp 80 miliar, menurut Gubernur,pesawat buatan PT DI-Lapan ini, terbilang murah dari pesawat sekelasnya.Keunggulan lainnya, pesawat ini memiliki efektivitas lama terbang sekitar 2jam. "Biaya operasional penerbangannya, Rp 7 juta per jam, diluar biayapilot dan kru. Kalau disatukan, biaya operasional pesawat, gaji pilot dan kru,biaya operasional total sekitar Rp 30 juta per jam. Namun, harus diingat, biayacarter pesawat ke wilayah perbatasan Kaltara itu, mencapai Rp 60 juta per jam.Jadi, dari sisi bisnis, sangat menguntungkan. Bisa mencapai 50 persenkeuntungan bagi pengelolanya," beber Irianto.
Tanpa mengabaikan sisi bisnisnya, Gubernurmenegaskan bahwa pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatanpembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat diperbatasan dan pedalaman Kaltara. "Yang terpenting itu, adalah cita-citabesar kita untuk membantu masyarakat di perbatasan. Sekaitan dengan rencanaini, Kaltara kan juga mengusulkan pembangunan bandar udara (Bandara) di LumbisOgong (Kabupaten Nunukan). Kelak, pesawat ini akan merambah pelayanantransportasi masyarakat di sana. Sekaligus membuktikan bahwa rencana jangkamenengah dan panjang dari pembelian N-219 dipertimbangkan matang,"tuntasnya.