Akan Konsultasi ke DPRD dan Mendagri

id ,

(Gambar Ilustrasi dari google) (dok humas)

Pesawat N-219 'Nurtanio' yang rencananya akan dipesan
khusus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk
melayani kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan, ditaksir
memiliki nilai jual (sebelum pajak) sekitar USD 6 juta atau setara Rp 80
miliar.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan,
untuk pembelian dan kerjasama pengoperasian pesawat multifungsi itu, dirinya
beserta jajaran terkait di Pemprov Kaltara akan berkonsultasi terlebih dulu
dengan mitra pemerintah daerah, utamanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kaltara. "Meskipun kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan
keuangan tertinggi di daerah, tapi kita sebagai mitra pemerintahan, akan
mendiskusikan dengan baik, rencana ini dengan DPRD. Kami juga mengkonsultasikan
gagasan ini dengan Mendagri (Tjahjo Kumolo)," beber Irianto.

Target minimal yang dicanangkan Irianto terhadap
rencana ini, adalah 1 unit pesawat sudah dapat mengudara melayani kebutuhan
masyarakat di wilayah perbatasan dan terisolir pada 2019. "Tapi, kalau
secara finansial kita mampu, kita akan beli 2 unit. Sekali lagi untuk
pembayarannya, akan berkonsultasi dengan DPRD Kaltara dan Mendagri,"
tandasnya.

Dari diskusi Gubernur dengan Dirut (Direktur Utama) PT
DI Elfien Goentoro, dikatakannya, sebelum memastikan pemesanan, akan dipelajari
dan ditinjau dulu pabriknya. "Peninjauan ini akan dilakukan oleh Pemprov
bersama DPRD Kaltara," urai Gubernur.

Jika mitra pemerintah memberikan respons positif atas
gagasan ini, Irianto mengestimasikan pada 2018 sudah dicantumkan dana pembelian
N-219 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. "Setelah
kita diskusikan dengan DPRD, lalu diajak ke pabrik pesawatnya PT DI, secepatnya
akan kita anggarkan di 2018. Paling tidak, pembayarannya tak sekaligus, bisa
dicicil. Pada 2018 separuh (Rp 40 miliar), tahun depannya (2019) separuh lagi.
Minimal dapat 1 unit pesawat itu," paparnya.

Namun, apabila skema penganggaran dari APBD dinilai
memberatkan, maka skema alternatif dapat ditempuh. "Untuk pembayarannya,
tentunya akan disusun skema pembayaran dan kerjasama. Apakah sewa atau beli.
Kami juga akan mencoba mendapatkan dukungan dari Presiden untuk pendanaannya,
bisa lewat bantuan khusus," jelas Gubernur.

Bisa pula mengandalkan dukungan dari pihak perbankan
atau lembaga keuangan pemerintah. Skema lain yang ditawarkan Gubernur, mengajak
pihak swasta untuk berinvestasi. "Dengan dukungan Pemda (Pemerintah
Daerah), Perusda (Perusahaan Daerah) yang kita miliki akan bekerjasama dengan
investor untuk menyediakan pesawat itu. Tentunya dilakukan secara B to B
(Bussines to Bussines)," ungkapnya.

Semua skema yang ditawarkan tersebut, akan dibahas
mendalam dengan mitra pemerintah. Dalam hal ini DPRD Kaltara, dan pihak terkait
lainnya. "Kita lihat mana yang paling menguntungkan. Tapi, sekali lagi
tegas saya katakan bahwa keputusan ini harus diambil secara bersama-sama. Bukan
hanya oleh Gubernur, sehingga tak ada sikap saling menyalahkan nantinya, karena
ini menyangkut penggunaan dana daerah," imbuh Gubernur.

Sebagai informasi, Gubernur berencana akan menggandeng
salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengelola pengoperasian N-219
yang kelak akan dibeli Pemprov Kaltara. Ini dilakukan agar pemanfaatan pesawat
N-219 tersebut benar-benar dilakukan oleh tenaga profesional. Mulai pilot, kru
dan lainnya. Termasuk, maintenance pesawat yang rencananya akan berparkir inap
di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau Bandara
Internasional Juwata Tarakan tersebut.

Pengelolaannya, mengedepankan social oriented,
ketimbang profit oriented. Pun demikian, lantaran menggandeng maskapai
penerbangan, maka pertimbangan bisnis juga mendapatkan cukup perhatian. Untuk
urusan ini, Pemprov akan menggunakan sejumlah alternatif skema kerjasama, salah
satunya melalui Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemprov Kaltara.

Dengan harga sekitar Rp 80 miliar, menurut Gubernur,
pesawat buatan PT DI-Lapan ini, terbilang murah dari pesawat sekelasnya.
Keunggulan lainnya, pesawat ini memiliki efektivitas lama terbang sekitar 2
jam. "Biaya operasional penerbangannya, Rp 7 juta per jam, diluar biaya
pilot dan kru. Kalau disatukan, biaya operasional pesawat, gaji pilot dan kru,
biaya operasional total sekitar Rp 30 juta per jam. Namun, harus diingat, biaya
carter pesawat ke wilayah perbatasan Kaltara itu, mencapai Rp 60 juta per jam.
Jadi, dari sisi bisnis, sangat menguntungkan. Bisa mencapai 50 persen
keuntungan bagi pengelolanya," beber Irianto. Tanpa mengabaikan sisi bisnisnya, Gubernur
menegaskan bahwa pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatan
pembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat di
perbatasan dan pedalaman Kaltara. "Yang terpenting itu, adalah cita-cita
besar kita untuk membantu masyarakat di perbatasan. Sekaitan dengan rencana
ini, Kaltara kan juga mengusulkan pembangunan bandar udara (Bandara) di Lumbis
Ogong (Kabupaten Nunukan). Kelak, pesawat ini akan merambah pelayanan
transportasi masyarakat di sana. Sekaligus membuktikan bahwa rencana jangka
menengah dan panjang dari pembelian N-219 dipertimbangkan matang,"
tuntasnya.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar