TanjungSelor (Antaranews-Kaltara)- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H IriantoLambrie menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepadaSatuan Kerja (Satker) kementerian dan lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah(OPD), kemarin (19/12).
. Turut diserahkan juga, Daftar Rincian Alokasi Transferke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2018 kepada para bupati dan walikota diwilayah Kaltara. Penyerahan dilakukan di Gedung Pertemuan Badan Pendidikan danPelatihan (Diklat) Kabupaten Bulungan. Kegiatan digelar atas kerja samaPemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DirektoratJenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kaltara.
"Percepatanproses administrasi penyelesaian hingga penyerahan DIPA 2018 sebelum tahunberjalan dimulai merupakan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi pelaksanaanpembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah sehingga dapatmemberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia," jelas Iriantodalam pidatonya.
DIPAdan Alokasi TKDD 2018 di lingkup Provinsi Kaltara bernilai total Rp 9,803triliun. "Sesuai dengan tema APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)2018, yakni pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhanekonomi yang berkeadilan.
Sehingga diharapkan DIPA dan Alokasi TKDD 2018 untukwilayah Kaltara sebagai bagian dari APBN dapat menjadi instrumen fiskal yangmendukung program prioritas pembangunan di wilayah Kaltara," uraiGubernur.
Adapunrincian DIPA dan Alokasi TKDD 2018 yang diserahkan kemarin, yakni komponen DIPA2018 sebesar Rp 3,463 triliun. Dimana, terdapat 204 DIPA untuk seluruh Satkerkementerian atau lembaga dan OPD se Kaltara yang penyalurannya dilakukanmelalui 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Yakni, KPPN TanjungSelor, KPPN Tarakan dan KPPN Nunukan.
Komposisi belanja DIPA 2018 terdiri dariBelanja Pegawai Rp 570,7 miliar, Belanja Barang Rp 1,013 triliun, Belanja ModalRp 1,872 triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp 6,325 miliar.
Lalu,Alokasi TKDD sebesar Rp 6,339 triliun yang terdiri dari, Dana Bagi Hasil (DBH)Pajak Rp 387,18 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp 740,19 miliar,
Dana AlokasiUmum (DAU) Rp 3,709 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 656,23 miliar,DAK Non Fisik Rp 389,47 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 69,5 miliar, danDana Desa Rp 387,6 miliar.
"Anggarankementerian dan lembaga diprioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsikepemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan di 2018. Utamanya, untukmengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektorunggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintah, serta peningkatanpertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi," papar Gubernur.
Sementaraanggaran TKDD 2018 diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publikdi daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangiketimpangan antar daerah. "Pada 2018, Kaltara dialokasikan DID kepadaMalinau sebesar Rp 34,2 miliar dan Nunukan Rp 35,2 miliar.
DID ini merupakanalokasi dana yang diberikan sebagai penghargaan kepada pemerintah daerah yangberkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,pelayanan pemerintahan umum, serta meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat," urai Irianto.
Dijelaskanjuga oleh Irianto, dalam pelaksanaan APBN 2018, pemerintah berkomitmen untukmelaksanakan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.
Di antaranya, melaluisimplikasi pelaksanaan APBN yang berorientasi pada outcome dan output. Lalu,memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, dan sinergi antara kegiatanyang bersumber dari belanja pusat maupun daerah.
Penghargaan
Selainmenyerahkan DIPA dan Alokasi TKDD 2018, Gubernur juga menyerahkan penghargaankepada Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik dalam Aspek Kepatuhandan Ketelitian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.
Di antaranya, Pangkalan Udara(Lanud) Tarakan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tarakan, Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi (Disnakertrans) Bulungan dan lainnya.
Lalu,penghargaan Pemerintah Daerah yang mencatatkan Kinerja Terbaik DalamPengelolaan DAK Fisik Tahun 2017. Yakni, Provinsi Kaltara, Kota Tarakan, danKabupaten Bulungan.
Penghargaan terakhir yang diserahkan Gubernur, yakniKepatuhan Penyampaian Laporan Perpajakan Khusus Dalam Pengelolaan Dana DesaTahun 2016 yang ditujukan kepada Pemkab Malinau dan Desa Kelapis, KabupatenMalinau.
Disela kegiatan itu, Gubernur juga menandatangani dokumen serah terina asetkepada pemerintah kabupaten dan kota se Kaltara. Penandatanganan dilakukanantara Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara MarthenSablon dengan bupati dan walikota serta ketua DPRD kabupaten dan kota.
Acaraditutup dengan pelantikan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) olehGubernur. Forum LLAJ diketuai oleh Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov)Kaltara H Syaiful Herman.
"Ini sebagai arahan sekaligus instruksi sayauntuk pengurus Forum LLAJ agar bertugas dengan baik dalam menata danmembudayakan tata tertib berlalu lintas yang baik kepada masyarakat,"tuntasnya.
GAMBARANDIPA DAN ALOKASI TKDD 2018 LINGKUP PROVINSI KALTARA
1.DIPA 2018 Rp 3,463 triliun, dimana Komposisi Belanja DIPA 2018 :
-Belanja Pegawai Rp 570,7 miliar
-Belanja Barang Rp 1,013 triliun
-Belanja Modal Rp 1,872 triliun
-Belanja Bantuan Sosial Rp 6,325 miliar
2.Alokasi TKDD 2018 Rp 6,339 triliun, terdiri atas :
-DBH Pajak Rp 387,18 miliar
-DBH SDA Rp 740,19 miliar
-DAU Rp 3,709 triliun
-DAK Fisik Rp 656,23 miliar
-DAK Non Fisik Rp 389,47 miliar
-DID Rp 69,5 miliar
-Dana Desa Rp 387,6 miliar
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kaltara, 2017
ALOKASIAPBN 2018 DI WILAYAH KALTARA
1.Belanja Kementerian / Lembaga melalui DIPA 2018 berjumlah 204 DIPA dengan nilaitotal Rp 3,463 triliun, rinciannya :
-DIPA dengan kewenangan kantor pusat Rp 1,661 triliun
-DIPA dengan kewenangan kantor daerah Rp 1,637 triliun
-DIPA dengan kewenangan dekonsentrasi Rp 75,87 miliar
-DIPA dengan kewenangan tugas pembantuan Rp 88,36 miliar
2.Total Alokasi TKDD Rp 6,336 triliun, rincian per wilayah :
-Provinsi Kaltara Rp 1,882 triliun
-Kota Tarakan Rp 717,45 miliar
-Kabupaten Bulungan Rp 905,06 miliar
-Kabupaten Malinau Rp 1,231 triliun
-Kabupaten Nunukan Rp 1,025 triliun
-Kabupaten Tana Tidung Rp 578,3 miliar
3.DID untuk Pemerintah Daerah Berkinerja Baik dalam Kesehatan Fiskal danPengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik di Bidang Pendidikan,Kesehatan dan Infrastruktur, Pelayanan Pemerintahan Umum, serta MeningkatkanUpaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat :
-Kabupaten Malinau Rp 34,2 miliar
-Kabupaten Nunukan Rp 35,2 miliar
Sumber: Pemprov Kaltara, 2017