Pemprov Tak Diam, DIPA dan TKDD Meningkat

Selain mengukuhkan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kemarin (17/12) Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara Teguh Dwi Nugroho menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), termasuk penyerahan buku dana desa ‘Kisah Sukses Dana Desa’. “Dua kegiatan ini digabungkan dengan tujuan untuk efisiensi waktu, biaya dan tempat. Ini sebuah keniscayaan dalam mengelola uang untuk kegiatan apa saja,” kata Gubernur di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Pada kegiatan bertema, 'APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia' ini, disebutkan Irianto bahwa Kaltara merupakan provinsi yang kedua dalam penyerahan DIPA kepada instansi vertikal di Kaltara, juga pemerintah daerah. “Terkait penyerahan DIPA dan alokasi dana transfer ke daerah, secara umum, mengalami peningkatan. Ini, artinya Pemprov Kaltara tak diam. Mudah-mudahan dengan dana yang ada, kita akan semakin bisa berbuat banyak bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.

Meneruskan arahan Presiden Joko Widodo, Irianto menegaskan agar dalam penggunaan anggaran dilakukan dengan fokus. Lalu memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan dan sinergi antara pihak terkait, antar daerah dan antar pejabat lainnya. “Presiden juga meminta dilakukannya efisiensi pada belanja pegawai, salah satunya perjalanan dinas. Di Pemprov Kaltara, perjalanan dinas sudah dipangkas, baik besaran maupun durasinya. Uang hasil efisiensi, digunakan untuk merehab rumah warga kurang mampu,” ulas Irianto.

Tak itu saja, menurut Irianto, Pemprov Kaltara juga menurunkan standar honorarium, pengurangan rapat-rapat, dan lainnya. “Presiden juga menginginkan agar kita memperkuat integritas dan kompetensi aparat dalam memberikan layanan. Untuk itu, jalankan arahan Presiden ini,” ucap Gubernur.

Pesan Presiden lainnya, adalah pengelolaan anggaran harus berbasis kinerja. “Menurut saya, besarnya anggaran adalah relatif, tapi bagaimana mengelola anggaran itu untuk manfaat yang banyak. Saya juga perlu mengingatkan kepada kepala desa mengenai pengelolaan Dana Desa. Ingat, KPK langsung memantau pengelolaannya. Mari belajar dari pengalaman daerah lain, yang kepala desanya terjerat permasalahan hukum,” beber Irianto.

Gubernur juga berharap kepada seluruh kepala daerah untuk membangun komunikasi yang baik, kerja sama, saling menghargai kewenangan masing-masing. Termasuk dalam penggunaan dana bantuan keuangan untuk insentif guru. “Dari laporan yang saya terima, ada yang kelebihan salur dan kurang salur. Ada yang masih di kas daerah, juga ada yang sudah tak ada lagi. Untuk itu, bantuan keuangan umum, akan diaudit (bersama BPKP). Bisa jadi, bantuan keuangan umum, akan diperkecil atau ditiadakan. Alasannya, setelah dikalkulasikan, bantuan keuangan itu hampir Rp 1 triliun. Dan, itu belum diaudit,” tutup Gubernur.