Tanjung Selor (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 pada Senin (2/6).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD, rapat tersebut dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum dan Ingkong Ala, SE., M.Si. Turut hadir Forkopimda, Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita dan perwakilan OPD Pemprov Kaltara.
Dalam rapat tersebut, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, MBA., Ak., CA., CFra., CSFA, CPA, CIAE selaku Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan capaian yang telah diperoleh oleh Pemprov Kaltara, menandai bahwa Pemprov. Kaltara telah memperoleh opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.
Usai menerima hasil laporan dari BPK RI, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum dalam sambutannya menyampaikan sebagai bentuk komitmen atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah perbaikan akan ditempuh secara terukur dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: DPRD Kaltara Apresiasi Raihan WTP atas LKPD Kaltara Tahun 2024 dari BPK RI
Baca juga: DPRD Kaltara Terus Kawal Aspirasi Masyarakat
