Pemprov akan Bentuk Lembaga Kajian Kelautan Perikanan

id Bentuk, Lembaga, Kajian, Kelautan, perikanan

Pemprov akan Bentuk Lembaga Kajian Kelautan Perikanan

Gambar Ilustrasi (humasprovkaltara)

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan membentuk Lembaga Kajian Kelautan Perikanan. Lembaga kajian ini, seperti disampakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berfungsi untuk melakukan penelitian potensi di Kaltara pada sektor kelautan dan perikanan.

Terkait dengan rencana pembentukan lembaga kajian tersebut, Gubernur secara khusus telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara Amir Bakry untuk menindaklanjutinya. Irianto juga meminta agar melakukan kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada. "Bisa libatkan Universitas Borneo Tarakan, untuk perguruan tingginya. Kita manfaatkan lembaga perguruan tinggi yang ada di Kaltara," ujar Irianto, belum lama ini.

Tidak hanya itu, lanjut Gubernur, nantinya lembaga kajian juga akan berfungsi untuk mengetahui kualitas ikan yang didapat oleh nelayan sebelum dijual ke pasar. Irianto berharap, dengan adanya lembaga kajian ini dapat meningkatkan perekonomian nelayan dengan kualitas hasil laut yang bagus. "Nantinya, hasil laut yang diperoleh benar-benar memiliki kualitas yang bagus sehingga memberikan dampak positif bagi nelayan," ungkap Gubernur.

Selain mengusulkan dibentuknya Lembaga Kajian Dan Penelitian Kelautan dan Perikanan Kaltara, Irianto juga menyarankan agar DKP Kaltara melakukan survei terhadap pulau yang ada di Kaltara. Pulau tersebut rencananya akan dijadikan sebagai tempat konservasi kepiting bertelur. Saat ini, lanjutnya, jenis kepiting bertelur nelayan yang disita hanya dibuang begitu saja. Nantinya, kata Gubernur, akan dibuang pada lahan konservasi itu. Hal ini justru akan memudahkan masyarakat untuk melestarikan kepiting. "Untuk pembiayaannya nanti akan dilakukan oleh Pemprov Kaltara. Ini juga akan melibatkan perguruan tinggi yang ada di Kaltara untuk melakukan survei. Kita berharap jangan sampai kita impor kepiting," jelas Irianto.

Irianto berharap kedua agenda tersebut dapat segera dilaksanakan, paling tidak pada November 2018 sudah selesai pulaunya agar lahan konservasi kepiting bertelur itu dapat segera beroperasi. "Adanya lahan konservasi ini dapat memberikan efek yang baik bagi masyarakat Kaltara. Di sana, kita dapat mencari tambahan anggaran dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk memgembangkan potensi perikanan yang ada di Kaltara," urai Gubernur. Di samping itu mahasiswa juga dapat melakukan penelitian terhadap biota laut yang ada pada lahan konservasi itu.