2020, Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Ditarget 7,00 Persen

id Target, Pertumbuhan, Ekonomi, Kaltara 2020

2020, Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Ditarget 7,00 Persen

ENERGI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau salah satu perusahaan tambang di Kaltara, belum lama ini. (humasprovkaltara)

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengatakan, mewujudkan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wilayah di perbatasan yang berdaya saing' merupakan tema pembangunan Kaltara pada 2020 nanti. Untuk mencapainya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menentukan target indikator makro ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi misalnya. Gubernur menegaskan, Pemprov Kaltara menargetkan akan tumbuh sebesar 7,00 persen di 2020 mendatang. Target tersebut jauh di atas target pertumbuhan ekonomi nasional, yakni di range 5,3-5,5 persen.

“Target 7,00 persen tersebut kita patok tentu dengan melihat peluang investasi tahun depan. Kenaikan lifting migas juga akan memberi peluang pertumbuhan ekonomi yang positif,” kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Optimisme ini, juga ditunjang dengan rencana akan dimulainya pembangunan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Peso, Bulungan pada awal 2020 nanti.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa tahun terakhir, Kaltara selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang impresif, rata-rata di atas 6 persen per tahun. “Kita bahkan beberapa kali sebagai provinsi di Kalimantan dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi, berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Badan Pusat Statistik,” kata Irianto.

Di sisi lain, untuk inflasi, Pemprov Kaltara menargetkan inflasi pada kisaran 3,00 persen di 2020 mendatang. Target tersebut masih di tengah-tengah target nasionalnya sebesar 2,0-4,0 persen. Pemprov Kaltara juga memberi target indicator makro lain. Di antaranya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga menjadi 4,60 persen, angka kemiskinan 5,84 persen, gini ratio 0,299 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,28 persen.

Berkaitan dengan target pembangunan, Gubernur mengatakan, arah kebijakan provinsi pembangunan Provinsi Kaltara, disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial. “Juga akan ditingkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” ujarnya.

Dalam hal peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, Pemprov merujuk pada upaya pembangunan ekonomi berkekanjuta, pengembangan UMKM, peningkatan kesempatan dan kualitas kerja, serta peningkatan daya tarik beri berinvestasi. “Percepatan pembangunan desa secara terpadu juga akan ikut menumbuhkan ekonomi kita,” ujarnya. Yang tidak kalah penting ialah program penguatan konektifitas dan pemerataan melalui pelayanan peningkatan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sebagaimana disampaikan kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Kaltara Hendik Sudaryanto, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kaltara pada 2020 diproyeksikan meningkat dengan level inflasi yang terkendali sesuai target nasional 3 plus minus 1 persen (yoy).

Lebih rinci, target PDRB Kaltara pada 2020 secara yoy ditaksir mencapai 7,18 hingga 7,58 persen. Atau naik sedikit dibandingkan target 2019 yang sebesar 7,00 hingga 7,40 persen. “Untuk inflasi, pada 2020 ditargetkan 3,00 hingga 3,40 persen. Atau meningkat dibandingkan 2019 yang mencapai 1,86 hingga 2,26 persen,” jelas Hendik.

Guna menjaga level PDRB dan inflasi terkendali, Hendik berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara dalam melakukan upaya nyata di sektor ekonomi. “Dalam hal ini, sinergitas antara upaya pengendalian inflasi dengan pengembangan ekonomi. Tentunya, yang berperan adalah Pemprov Kaltara, OPD terkait, BPS, BI dan Bulog,” urainya. Ada 4 hal yang perlu dikawal untuk memenuhi target itu. Yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.