Kaltara perlu diversifikasi vertikal dan kembangkan KEK-KI Terpadu

id Perlu, Diversifikasi, KEK,Pjs gubernur

Kaltara perlu diversifikasi vertikal dan kembangkan KEK-KI Terpadu

Salah satu potensi ekonomi kaltara, industri perkayuan (ANTARA/iskandar Zulkarnaen)

Tanjung Selor (ANTARA) - Dalam beberapa tahun kedepan, utamanya pasca pandemi, ada sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian komponen penggerak roda perekonomian di Kalimantan Utara (Kaltara).

Tantangan itu, yaknimasih berharap pada kontribusi utama ekspor hasil tambang, dan belum adanya direct call ekspor Kaltara ke negara konsumen lantaran harus singgah ke pelabuhan di daerah lain.

“Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kaltara, sekitar 85,64 persen ekspor Kaltara yang melalui pelabuhan didominasi hasil tambang. Sisanya, adalah 12,44 persen dari hasil industri dan 1,92 persen hasil pertanian,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi saat membuka Webinar Series 4.0 Jilid ke-7 Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kaltara, Rabu (25/11) pagi di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.

Guna menghadapi tantangan itu, Teguh menilai perlunya mengoptimalkan berbagai potensi sektor ekonomi daerah melalui diversifikasi vertikal atau hilirisasi hasil industri yang ada.

Cara lainnya, yaitu dengan memaksimalkan potensi ekspor lainnya di Kaltara. Diantaranya, potensi hydropower, bio energi, dan kehutanan. “Potensi hydropower di Kaltara sungguh luar biasa. Ada Sungai Kayan yang memiliki potensi hingga 9 ribu Megawatt, Sungai Mentarang 3.430 Megawatt, Sungai Sembakung 500 Megawatt, dan Sungai Bahau 1.300 Megawatt,” tuturnya.

Dari sektor bio energi, Kaltara memiliki luas wilayah perkebunan mencapai 808.900 hektare dengan realisasi penanaman 526.464 hektare. Dimana total produksi Crude Palm Oil (CPO) rata-rata 2.105.859 ton per tahun. “Dari sektor kehutanan, Kaltara mempunyai hutan produksi seluas 3.404.289 hektare dan hutan lindung 1.076.141 hektare. Total produksi kayunya, mencapai 1.323.098 meter kubik,” paparnya.

Adapula potensi perikanan yang terpampang pada garis pantai sepanjang 3.557,65 kilometer dan luas wilayah wilayah 12 mil laut mencapai 7.316,43 kilometer persegi. “Sekitar 30,44 persen penduduk Kaltara bekerja di sektor pertanian dalam arti luas,” urainya.

Di sektor ini, Kaltara memiliki luas lahan budidaya tambak sekitar 149 ribu hektare, dan rumput laut 59.274,58 hektare. Belum lagi, perikanan tangkap yang produksinya pada 2019 sebesar 35.847 ton dan perikanan budidaya 504.303 ton. “Total nilai produk perikanan tangkap dan budidaya di Kaltara pada 2019 mencapai Rp 3,53 triliun dengan volume 540.150 ton. Adapun ekspor ikan dan udang tahun lalu mencapai USD 12,89 juta atau sekitar Rp 182,81 miliar,” jelasnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Kaltara dapat mengoptimalkan keberadaan 3 kabupaten. Yakni Bulungan dengan luas area ketahanan pangan sekitar 164.512 hektare dengan komoditas utama padi, lombok dan bawang merah. Lalu, Malinau dengan luas 168.720 hektare (padi dan jagung), serta Nunukan seluas 325.123 hektare (padi, lombok dan bawang merah). Untuk perkebunan, Kaltara juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada di 4 kabupaten dengan total luas area perkebunan mencapai 172.062 hektare dan total kapasitas pabrik CPO mencapai 590 ton per jam.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan Kaltara untuk menghadapi tantangan perekonomian kedepan, adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Terpadu. Terkait hal ini, Kaltara akan membangun sejumlah pusat kegiatan baru. Yaitu, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). “Untuk KBM, Pemprov Kaltara saat ini terus melakukan progresnya. Diantaranya melakukan pembebasan lahan 762,82 hektare dengan anggaran Rp 289,2 miliar. Lalu membangun infrastruktur pendukung dengan anggaran Rp 147,2 miliar, dan bantuan fasilitasi penyusunan dan penetapan RTRW Bulungan Rp 3 miliar,” jelasnya.

Lalu untuk KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemprov merencanakan lahan pengembangan seluas 11 ribu hektare. Dan, telah ada 5 perusahaan yang melakukan proses perizinan. “Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung sebesar Rp 222,33 miliar,” ulasnya.

Dan, untuk pembangunan PLBN, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2019 akan dibangun 4 PLBN di Kaltara. Yakni, 3 PLBN di Nunukan yaitu PLB Long Midang, PLBN Sei Pancang, dan PLBN Labang. Lalu, 1 PLBN di Malinau, yaitu PLBN Long Nawang. Sebagai informasi, Webinar kali ini, mengangkat tema “Akselerasi Perekonomian : Mendongkrak Ekspor Bumi Benuanta”. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Perwakilan BI Kaltara Yufrizal, dan lainnya.

Baca juga: Gubernur Undang Wapres ke Kaltara--Gubernur minta Dukungan Wapres untuk Mengembangkan KEK

Baca juga: Kawasan Ekonomi Terpadu Disetujui Pusat