Gubernur Undang Wapres ke Kaltara--Gubernur minta Dukungan Wapres untuk Mengembangkan KEK

id ,

Gubernur Undang Wapres ke Kaltara--Gubernur minta Dukungan Wapres untuk Mengembangkan KEK

TEMU WAPRES : Gubernur Kaltara, menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita di kawasan Senayan, Minggu (18/12) pagi. (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie mengundang Wakil Presiden (Wapres) RI H Jusuf Kalla untuk kunjungan kerja (kunker) ke Kaltara. Diharapkan Wapres bisa meninjau langsung potret wilayah perbatasan dan ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Hal itu disampaikannya, saat bertemu dengan Wapres di kawasan Senayan, Minggu (18/12) pagi.

Dalam pertemuan singkat dan diskusi santai tersebut, Irianto meminta dukungan Wapres yang didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita untuk akselerasi pembangunan di Kaltara. Salah satu upaya akselerasi pembangunan di Kaltara adalah dengan mengembangkan kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena itu, Irianto meminta dukungan Wapres dalam mengembangkan KEK di Kaltara. Irianto memastikan, KEK akan dibahas khusus di Kementerian Perindustrian, Selasa (20/12) besok.

“KEK akan dibahas khusus di Kementerian Perindustrian, karena itu saya memohon dukungan beliau untuk membantu,” ujar Irianto.

Irianto menjelaskan program KEK yang merupakan program unggulan dan prioritas diharapkan bisa berjalan dengan baik. Selain itu untuk mendengar berbagai masukan agar jika ada permasalahan di lapangan bisa cepat dituntaskan.

Irianto mengatakan, pemerintah pusat tengah mendorong pembangunan 7 KEK baru yang telah ditetapkan Pemerintah di luar Pulau Jawa yaitu Sorong, Merauke, Maluku, Sulawesi Selatan, NTT, Kaltara, dan Kalbar. Setelah mencapai akhir tahun kedua dan memasuki awal tahun ketiga pelaksanaan target nasional pembentukan KEK, dilakukanlah evaluasi sebagai bahan masukan untuk merevisi RPJMN 2015-2019.

"Sebelumnya, Kaltara telah diundang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Dewan Nasional KEK, untuk mendengarkan konsep dan tingkat kesiapan Kaltara yang mengusulkan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning, Tanjung Selor dimana di dalamnya terdapati KEK,”jelas Irianto.

Selain itu, jelas Irianto, pihaknya diminta secepatnya untuk menyiapkan legalitas lahan yang akan dipergunakan sebagai KEK. Sehingga disaat penetapannya disetujui, sudah tidak ada lagi permasalahan yang menghambat. Hal ini ditekankan karena belajar dari kasus-kasus pada KEK sebelumnya.

“Baik konsep, studi kelayakan dan DED (Detail Engineering Design) Mangkupadi, Tanah Kuning sebagai KEK sudah siap. Kalaupun ada kekurangan, hal ini terkait masalah teknis yang juga sedang diupayakan, contohnya power plan. Apalagi dalam kesempatan terdahulu, beberapa menteri menyempatkan meninjau ke lokasi dan memberikan respons positif,” jelasnya.

Irianto menargetkan berbagai hal yang diperlukan bisa dituntaskan akhir Desember mendatang. Salah satunya, persoalan lahan dimana Pemkab Bulungan yang telah menghibahkan lahan seluas 300 ha agar dilengkapi legalitas yang jelas, termasuk penyiapan studi kelayakan KEK.

“Hasilnya diharapkan bisa secepatnya dilaporkan kembali ke pemerintah pusat agar bisa segera ditindaklanjuti lewat penetapan dan akan berdampak positif terhadap kebijakan alokasi anggaran pembangunan KEK Tanah Kuning di tahun anggaran 2017 mendatang,”ujarnya.

Irianto mengatakan dengan keberadaan KEK di Kaltara dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Sebab, jika terintegrasi dengan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), maka akan mampu menciptakan lapangan kerja hingga 75 ribu tenaga kerja.

Berita Terkait