Jakarta (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara, Dr HIrianto Lambrie mengundang Wakil Presiden (Wapres) RI H Jusuf Kalla untukkunjungan kerja (kunker) ke Kaltara. Diharapkan Wapres bisa meninjau langsungpotret wilayah perbatasan dan ada langkah konkret dari pemerintah untukmengejar berbagai ketertinggalan. Hal itu disampaikannya, saat bertemu denganWapres di kawasan Senayan, Minggu (18/12) pagi.
Dalam pertemuan singkat dan diskusi santaitersebut, Irianto meminta dukungan Wapres yang didampingi oleh GinandjarKartasasmita untuk akselerasi pembangunan di Kaltara. Salah satu upayaakselerasi pembangunan di Kaltara adalah dengan mengembangkan kawasan industriatau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena itu, Irianto meminta dukungan Wapresdalam mengembangkan KEK di Kaltara. Irianto memastikan, KEK akan dibahas khususdi Kementerian Perindustrian, Selasa (20/12) besok.
“KEK akan dibahas khusus di KementerianPerindustrian, karena itu saya memohon dukungan beliau untuk membantu,†ujarIrianto.
Irianto menjelaskan program KEK yangmerupakan program unggulan dan prioritas diharapkan bisa berjalan dengan baik.Selain itu untuk mendengar berbagai masukan agar jika ada permasalahan dilapangan bisa cepat dituntaskan.
Irianto mengatakan, pemerintah pusattengah mendorong pembangunan 7 KEK baru yang telah ditetapkan Pemerintah diluar Pulau Jawa yaitu Sorong, Merauke, Maluku, Sulawesi Selatan, NTT, Kaltara,dan Kalbar. Setelah mencapai akhir tahun kedua dan memasuki awal tahun ketigapelaksanaan target nasional pembentukan KEK, dilakukanlah evaluasi sebagaibahan masukan untuk merevisi RPJMN 2015-2019.
"Sebelumnya, Kaltara telah diundangoleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Dewan NasionalKEK, untuk mendengarkan konsep dan tingkat kesiapan Kaltara yang mengusulkanKIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Tanah Kuning, Tanjung Selordimana di dalamnya terdapati KEK,â€jelas Irianto.
Selain itu, jelas Irianto, pihaknyadiminta secepatnya untuk menyiapkan legalitas lahan yang akan dipergunakansebagai KEK. Sehingga disaat penetapannya disetujui, sudah tidak ada lagipermasalahan yang menghambat. Hal ini ditekankan karena belajar darikasus-kasus pada KEK sebelumnya.
“Baik konsep, studi kelayakan dan DED(Detail Engineering Design) Mangkupadi, Tanah Kuning sebagai KEK sudah siap.Kalaupun ada kekurangan, hal ini terkait masalah teknis yang juga sedangdiupayakan, contohnya power plan. Apalagi dalam kesempatan terdahulu, beberapamenteri menyempatkan meninjau ke lokasi dan memberikan respons positif,â€jelasnya.
Irianto menargetkan berbagai hal yangdiperlukan bisa dituntaskan akhir Desember mendatang. Salah satunya, persoalanlahan dimana Pemkab Bulungan yang telah menghibahkan lahan seluas 300 ha agardilengkapi legalitas yang jelas, termasuk penyiapan studi kelayakan KEK.
“Hasilnya diharapkan bisa secepatnyadilaporkan kembali ke pemerintah pusat agar bisa segera ditindaklanjuti lewatpenetapan dan akan berdampak positif terhadap kebijakan alokasi anggaranpembangunan KEK Tanah Kuning di tahun anggaran 2017 mendatang,â€ujarnya.
Irianto mengatakan dengankeberadaan KEK di Kaltara dapat memberikan dampak positif bagi perekonomiandaerah. Sebab, jika terintegrasi dengan Kawasan Industri PelabuhanInternasional (KIPI), maka akan mampu menciptakan lapangan kerja hingga 75 ributenaga kerja.