Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Raedalam rilis diterima Rabu mengatakan, kinerja perbankan pada Oktober 2022 terjaga stabil dan baik di tengah tekanan volatilitas eksternal dengan risiko kredit yang terkendali.
Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan beberapa indikator utama seperti kredit yang tumbuh 11,95% menjadi Rp 6.333,51 triliun dan DPK tumbuh 9,41% menjadi Rp 7.927 triliun. Kemudian penurunan NPL gross dan Loan at Risk (LaR) masing-masing 2,72% dan 15,48%, serta pencadangan yang solid dengan CKPN terhadap NPL sebesar 71,34%.
Dengan kondisi tersebut, Dian yakin tren kinerja perbankan di tahun depan masih positif, terus menunjukkan recovery, dan perbaikan dibandingkan masa pandemi Covid-19 seiring menurunnya laju penyebaran Covid-19.
"Berdasarkan asesmen kompilasi Rencana Bisnis Bank (RBB), diproyeksikan kredit 2023 akan tumbuh di semua sektor dengan mesin utama sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan dengan dominasi kredit modal kerja," ujar Dian saat memberikan pidato kuncinya dalam Webinar Warta Ekonomi bertajuk Proyeksi Kinerja Sektor Perbankan 2023: Peluang dan Tantangan, di Jakarta, baru-baru ini.
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di tahun 2023 diproyeksikan tetap tumbuh dengan pertumbuhan tertinggi pada tabungan dan giro. Dia menyebutkan, DPK akan tumbuh di semua segmen Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) dengan kontribusi terbesar KBMI 4.
"Sedangkan risiko kredit diproyeksikan melandai seiring dengan keyakinan permintaan kredit cukup tinggi, yang sejalan dengan keyakinan ekonomi Indonesia yang resilient dibandingkan ekonomi global," tambahnya.
Kendati demikian, ada juga beberapa tantangan pada tahun 2023. Salah satunya adalah struktur perbankan yang membuat disparitas bank besar dan bank kecil sangat lebar, dan digitalisasi perbankan.
Baca juga: Dongkrak kredit di tengah ketidakpastian global, OJK fokus pada empat hal ini
Baca juga: OJK dan Sekuritas Malaysia kerja sama penguatan fintech
"Kondisi ini dapat mendistorsi efektivitas transmisi kebijakan pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Demikian juga digitalisasi perlu diantisipasi, mengingat eksposure digitalisasi perbankan yang semakin masif. OJK telah berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk dapat mengakselerasi transformasi digital di perbankan. OJK juga telah melakukan perubahan dalam pengaturan dari yang semula bersifat role base menjadi principal base. kami yakini ini akan mampu memberikan ruang gerak dan inovasi perbankan," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi mengungkapkan, menghadapi tahun 2023, kewaspadaan tetap kita lakukan, mitigasi tetap kita siapkan, tapi membangun optimisme dan melakukan langkah-langkah antisipatif perlu kita lakukan bersama.
"Saya merasa tahun 2023 tidak segelap yang dibayangkan, kita mengalami situasi resesi mungkin tidak sama dengan negara-negara lain.Pengalaman pandemi kemarin pulih lebih awal kita juga kuat dibandingkan negara-negara lain," pungkasnya.
Untuk memitigasi risiko di 2023, lanjutnya, Komisi XI DPR bersama pemerintah telah mengetok UU PPSK yang akan memperkuat peran regulator di sektor keuangan. Penguatan itu seperti mandat baru LPS, program penjaminan polis, penguatan OJK dalam pengawasan aset kripto dan fintech, penguatan BI yang ikut menjaga pertumbuhan eko dan penguatan KSSK dimana LPS mendapatkan hak voting dan early intervention dan early mitigation apabila ada bank bermasalah.
"Tapi keputusan tetap di KSSK supaya tidak ada moral hazard, kita tidak ingin terulang kembali beberapa kejadian kemarin. PPSK ini salah satu cara kita untuk mengantisipasi resesi atau krisis," tuturnya.
Di sisi lain, Direktur BCA Syariah Pranata menuturkan, penduduk muslim Indonesia yang sebesar 86,7% dari total penduduk Indonesia menjadi peluang bank syariah untuk terus berkembang di tahun 2023. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu pemasok global teratas untuk produk halal (makanan, mode, farmasi dan kosmetik) ke negara-negara OKI
pada tahun 2020. Dengan ekspor produk halal senilai $8,5 miliar, Indonesia adalah eksportir terbesar
ke-10 secara global dan eksportir terbesarke-2 di antara negara-negara OKI.
"Namun literasi perbankan syariah Indonesia masih minim yakni 9,14%. Ini artinya setiap 100 penduduk
di Indonesia hanyaterdapat 9 orang yang memiliki pengetahuan mengenai industri jasa keuangan syariah," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, tahun 2023 memang merupakan tahun yang penuh tantangan. Inflasi tinggi, ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok pengetatan kebijakan moneter disinyalir membuat banyak negara di dunia alami resesi. Untuk mengantisipasi hal itu, BPR Universal telah memiliki sejumlah jurus jitu.
Direktur Utama BPR Universal, Susatyo Anto Budiyono menjelaskan, salah satu strateginya ialah transformasi bisnis untuk tumbuh berkesinambungan dan meningkatkan Nilai (growth & value enhancement)
"Lalu transformasi SDM untuk meningkatkan kompetensi dan manajemen bank yang sehat. Transformasi proses : operations dan information, communication & technology untuk mendukung pertumbuhan bisnis," kata Susatyo.
Selanjutnya, terang Susatyo, adalah meningkatkan corporate culture dengan core values BPR Universal yang berintegritas, respek, dan melakukan perbaikan terus menerus.
"BPR Universal berhasil berselancar dengan baik di tengah ombak dan gelombang krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Kinerja kami tumbuh sehat, solid, sustain dan menguntungkan. Per November 2022, penyaluran kredit sebesar Rp961 miliar, tumbuh 61% (yoy). Sedangkan funding mencapai Rp987 miliar, tumbuh 56% (yoy)," ungkapnya.
Baca juga: OJK bantah Kookmin Bank gagal atasi likuiditas Bukopin
Baca juga: OJK dukung penuh gerakan sektor riil di tengah wabah Corona
Baca juga: Gubernur di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan
