Tarakan (ANTARA) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus berkomitmen dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kaltara.
“Pemerintah juga memberikan tambahan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di beberapa sektor perdagangan dan UMK,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tarakan, Senin.
Dia mengatakan ada beberapa upaya dilakukan dengan mewajibkan seluruh Non Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga pendidikan, tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah pada Agustus 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan perlindungan kepada 35.000 pekerja rentan dan pada tahun 2024 ini," kata Gubernur.
Hal ini menambah jumlah penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemerintah provinsi menjadi 54.452 pekerja rentan.
Ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemprov dan pemerintah daerah hingga tingkat pemerintah desa.
Serta seluruh perusahaan swasta untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur meminta kepada seluruh pemenang tender proyek jasa konstruksi serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan APBD maupun APBDes agar dapat mendaftarkan pekerja borongan dan pekerja lepas menjadi peserta BPJS.
“Komitmen kita semua menjadi sangat penting, terutama bentuk dukungan melalui regulasi dan kebijakan agar penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Zainal.
Baca juga: Gubernur Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan ASN Kaltara
Baca juga: Komitmen Gubernur Kaltara tingkatkan dunia olahraga Kaltara
Pemprov Kaltara Dorong Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. (ANTARA/HO-DKISP Kaltara)
