
DPRD Tarakan Dukung Penuh Pembangunan Puspem Baru Senilai Rp284 Miliar

Tarakan (ANTARA) - Langkah strategis diambil Pemerintah Kota Tarakan dalam melakukan pemerataan pembangunan wilayah. Rencana pemindahan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tarakan ke Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, diproyeksikan bakal menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru yang melepaskan ketergantungan dari kawasan perkotaan yang mulai padat.
Megaproyek yang didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan ini dirancang bukan sekadar untuk memindahkan gedung perkantoran, melainkan sebagai stimulus jangka panjang untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di wilayah utara.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menegaskan bahwa dampak positif dari pembangunan Puspem baru ini akan dirasakan masyarakat dalam dua fase utama, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.
Pada fase awal atau jangka pendek, proses konstruksi fisik di lapangan dipastikan akan langsung menggerakkan roda ekonomi hilir. Mobilisasi barang, tingginya kebutuhan material bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal secara masif diprediksi akan terjadi di sekitar kawasan Juata Permai.
”Tadi ada pertanyaan, apa dampak ekonomi untuk pembangunan Puspem di Tarakan Utara? Mungkin saya bagi dua: ada dampak ekonomi jangka pendek dan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Simon, Rabu (22/4).
Sementara dalam jangka panjang, kehadiran kompleks Puspem baru ini akan membawa pergeseran aktivitas harian ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke wilayah Tarakan Utara.
Mobilisasi ASN dan masyarakat yang mengurus administrasi setiap harinya dipastikan akan menghidupkan sektor konsumsi, mulai dari usaha makan dan minum, hingga membuka ruang lebar bagi warga sekitar untuk membangun sektor jasa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru.
Selain memiliki efek domino di sektor ekonomi, Simon memaparkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan solusi tata kota yang krusial. Selama ini, konsentrasi pembangunan dan aktivitas publik hanya bertumpu di wilayah Tarakan Barat dan Tarakan Tengah.
Akibat sentralisasi tersebut, gejala perkotaan seperti kepadatan penduduk yang tidak merata hingga kemacetan lalu lintas mulai menghantui pusat kota. Pemindahan ke Tarakan Utara dipandang sebagai langkah visioner untuk memecah konsentrasi tersebut agar pertumbuhan kota menjadi lebih seimbang dan tertata rapi.
Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan anggaran, Simon menjelaskan bahwa proyek besar ini akan menelan total biaya sekitar Rp284 miliar. Mengingat besarnya anggaran, pembiayaan akan dialokasikan melalui skema tahun jamak (multiyears) yang dicicil selama lima tahun ke depan agar postur APBD tetap sehat.
Untuk tahun berjalan ini, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulan sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.
Simon menjamin, proses penganggaran ini telah melalui kajian yang sangat matang di tingkat legislatif agar tidak mengganggu program prioritas lain, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan.
Dukungan bulat dari DPRD Tarakan ini menjadi sinyal kuat bahwa seluruh elemen pemerintahan di Tarakan memiliki satu visi yang sama untuk memajukan daerah.
”Artinya, kalau sudah lembaga DPRD menyetujui, berarti kita harus sepakat untuk keputusan itu,” pungkas Simon sekaligus menegaskan kesiapan dewan untuk mengawal proyek ini hingga tuntas demi kesejahteraan warga Tarakan.
Baca juga: Kawal Program Prabowo-Gibran, DPRD Tarakan Bakal Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis
Baca juga: DPRD Tarakan Desak Kepastian Hukum Pelabuhan Jembatan Besi dalam Tiga Hari
Pewarta : Redaksi
Editor:
Susylo Asmalyah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
