Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyampaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2019. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Auditorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), Senin (9/10).
Dilansir dari situs sipongi.menlhk.go.id, pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan akumulasi luas Karhutla seluas 8.189 Ha atau sebesar 95.68 persen, sedangkan hingga Agustus 2023, luas Karhutla di Kaltara seluas 364,05 Ha yang mana masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang seluas 370 Ha.
Ia memaparkan bahwa Karhutla di Kaltara tahun 2023 lebih dominan terjadi pada jenis mineral dengan tutupan lahan non hutan yang umumnya terjadi pada area semak belukar dan berada diluar kawasan hutan.
"Secara keseluruhan, kejadian Karhutla di Kaltara merupakan kegiatan penyiapan lahan untuk berladang, yang pembakarannya terkendali dan didampingi anggota Brgidal Karhutla dan Kelompok Masyarakat Peduli Api," lanjut Gubernur memaparkan kondisi Kaltara.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, bersama jajaran pejabat tinggi negara lainnya serta hadir para Kepala Daerah yang memiliki wilayah berpotensi terjadi Karhutla seperti Kaltara.
Sebagaimana prediksi Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ancaman El Nino tahun ini akan berdampak pada beberapa hal salah satunya ialah meningkatnya titik Karhutla seperti tahun 2019 lalu.
Di beberapa wilayah Indonesia khususnya pulau Kalimantan dan Sumatera muncul beberapa titik kebakaran yang menimbulkan kabut asap, tak luput juga wilayah Kaltara sehingga perlu perhatian dari semua sektor mulai dari Pemerintah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk menanggulangi Karhutla.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara beserta seluruh stakeholder bahu-membahu dalam mengendalikan dan mencegah meningkatnya Karhutla dengan beberapa langkah konkret seperti melakukan patroli rutin pencegahan Karhutla.
“Kami di Kaltara tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik dengan TNI, POLRI, dan masyarakat untuk mencegah Karhutla. Kami sudah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Brigade Pengendalian (Brigdal) Karhutla hingga ke tingkat desa,” ucap Zainal Paliwang dalam paparannya.
Menkopolhukam mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk saling berkoordinasi menanggulangi Karhutla di tengah ancaman El Nino sehingga titik panas di wilayah Indonesia dapat dikendalikan. (dkisp)/////
Baca juga: Ajak Generasi Muda Terjun ke Dunia Bisnis
Baca juga: Bangga, Iraw Tengakyu XII Masuk Agenda KEN
Baca juga: Gubernur Harapkan Cabor Sepak Bola Kaltara Lolos PON Aceh Sumut
Baca juga: Ketua MPR RI Bakal Jadi Irup HUT Kaltara ke-11
Baca juga: Gubernur Serahkan SK Pengangkatan PNS dan PPPK, serta Anugerahi 32 PNS Tanda Jasa Karya Satya
Dilansir dari situs sipongi.menlhk.go.id, pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan akumulasi luas Karhutla seluas 8.189 Ha atau sebesar 95.68 persen, sedangkan hingga Agustus 2023, luas Karhutla di Kaltara seluas 364,05 Ha yang mana masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang seluas 370 Ha.
Ia memaparkan bahwa Karhutla di Kaltara tahun 2023 lebih dominan terjadi pada jenis mineral dengan tutupan lahan non hutan yang umumnya terjadi pada area semak belukar dan berada diluar kawasan hutan.
"Secara keseluruhan, kejadian Karhutla di Kaltara merupakan kegiatan penyiapan lahan untuk berladang, yang pembakarannya terkendali dan didampingi anggota Brgidal Karhutla dan Kelompok Masyarakat Peduli Api," lanjut Gubernur memaparkan kondisi Kaltara.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, bersama jajaran pejabat tinggi negara lainnya serta hadir para Kepala Daerah yang memiliki wilayah berpotensi terjadi Karhutla seperti Kaltara.
Sebagaimana prediksi Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ancaman El Nino tahun ini akan berdampak pada beberapa hal salah satunya ialah meningkatnya titik Karhutla seperti tahun 2019 lalu.
Di beberapa wilayah Indonesia khususnya pulau Kalimantan dan Sumatera muncul beberapa titik kebakaran yang menimbulkan kabut asap, tak luput juga wilayah Kaltara sehingga perlu perhatian dari semua sektor mulai dari Pemerintah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk menanggulangi Karhutla.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara beserta seluruh stakeholder bahu-membahu dalam mengendalikan dan mencegah meningkatnya Karhutla dengan beberapa langkah konkret seperti melakukan patroli rutin pencegahan Karhutla.
“Kami di Kaltara tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik dengan TNI, POLRI, dan masyarakat untuk mencegah Karhutla. Kami sudah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Brigade Pengendalian (Brigdal) Karhutla hingga ke tingkat desa,” ucap Zainal Paliwang dalam paparannya.
Menkopolhukam mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk saling berkoordinasi menanggulangi Karhutla di tengah ancaman El Nino sehingga titik panas di wilayah Indonesia dapat dikendalikan. (dkisp)/////
Baca juga: Ajak Generasi Muda Terjun ke Dunia Bisnis
Baca juga: Bangga, Iraw Tengakyu XII Masuk Agenda KEN
Baca juga: Gubernur Harapkan Cabor Sepak Bola Kaltara Lolos PON Aceh Sumut
Baca juga: Ketua MPR RI Bakal Jadi Irup HUT Kaltara ke-11
Baca juga: Gubernur Serahkan SK Pengangkatan PNS dan PPPK, serta Anugerahi 32 PNS Tanda Jasa Karya Satya