Tarakan (ANTARA) - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang jatuh pada 1 Mei menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang adil bagi buruh. Di tengah dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan, kebijakan yang berpihak pada pekerja dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan.
Keadilan dalam regulasi ketenagakerjaan menjadi sorotan utama, mengingat masih adanya berbagai persoalan yang dihadapi buruh, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga kepastian kerja.
Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan aturan yang tidak hanya tegas, tetapi juga berimbang.
Wakil Ketua I DPRD Tarakan, Herman Hamid, menegaskan bahwa regulasi yang adil harus menjadi landasan utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.
Menurutnya, tanpa aturan yang berpihak, kesejahteraan buruh akan sulit tercapai. “Selamat Hari Buruh 2026. Di hari yang bersejarah ini, mari kita sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh buruh di Indonesia,” ujarnya, Jumat (1/5).
Ketua DPC Partai Demokrat Tarakan tersebut menilai, kontribusi buruh sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar regulasi yang dihasilkan tidak timpang.
“Harapan kita bersama, semoga sinergi antara regulasi yang adil dan kerja keras yang tulus dapat mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Herman mendorong agar implementasi regulasi ketenagakerjaan benar-benar diawasi dan dijalankan secara konsisten, terutama dalam aspek upah layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja.
Ia menegaskan komitmen DPRD Tarakan untuk mengawal agar kebijakan berharap pada buruh. Ia juga berharap, momentum May Day tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga penguat komitmen untuk menghadirkan keadilan bagi buruh, khususnya di Kota Tarakan.
Baca juga: DPRD Tarakan Minta Warga Tak Panik Terkait Isu Flu Burung
Baca juga: DPRD Kaltara harap Pemprov gencar sosialisasi SPMB