Gubernur Sampaikan 2 Program Utama Infrastruktur--Komisi V DPR RI Siap Dukung Percepatan Infrastruktur di Kaltara

Tanjung Selor (AntaraNews Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menerimarombongan anggota Komisi V DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja(Kunker) di Kaltara, Selasa (2/5). Dalam kesempatan itu Irianto memaparkankondisi Kaltara secara singkat, terutama kondisi sarana infrastruktur yang adadan sedang dibangun.

Dari sekian hal yangdisampaikan, Irianto menyebut, ada dua program utama yang menjadi prioritaspembangunan di bidang infrastruktur. Yaitu pemenuhan energi listrik danmembangun konektivitas antar wilayah di Kaltara, maupun dengan daerah lain.Yang dijabarkan meliputi pembangunan jalan, jembatan, dermaga atau pelabuhanserta Bandar Udara (Bandara).

“Meski demikian, bukanberarti kebutuhan dasar lainnya diabaikan. Semua tetap dijalankan sesuai denganporsinya, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan lainnya,”kata Irianto saat menyambut rombongan komisi V DPR RI bersama perwakilankementerian terkait di Gedung Serba Guna kantor Gubernur Kaltara, kemarin.

Dalam pembangunan jalan perbatasanmisalnya, Irianto menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltaramemprioritaskan pembangunan jalan antara Malinau - Binuang (Krayan Selatan).Dengan terbukanya jalan sepanjang kurang lebih 200 kilometer tersebut, diyakiniakan membuka keterisolasian wilayah perbatasan.

“Salah satu penyebab kenapamasyarakat miskin banyak di perbatasan dan pedalaman, karena mereka terisolasi.Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari saja harus berjalan puluhan kilometer,bahkan ada yang tergantung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pembukaanisolasi wilayah dengan membangun jalan tembus tersebut, kita utamakan,” ujarIrianto.

Irianto berharap setiap program inimendapat dukungan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Tak terkecuali energi listrik, sangatpenting, karena dengan ketersediaan listrik yang memadahi, selain investasiakan mudah masuk, juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan masyarakat,yang hampir semua membutuhkan listrik.

Ditemui usai pertemuan,Irianto menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan komisi V DPR yangmembidangi infrastruktur, perhubungan hingga pembangunan desa itu. Irianto jugaberterima kasih, karena respons yang positif dari anggota DPR maupun anggotarombongan. Di mana pada intinya, mendukung upaya percepatan pembangunaninfrastruktur di Kaltara, sebagai provinsi baru.

“Kami berharap darikunjungan DPR RI ini, ada tindak lanjut konkrit, dalam penentuan politik anggaran untukKaltara. Kita tidak menuntut banyak, yang wajar saja, proporsionalsesuai kebutuhan. Kami juga menyadari kondisi keuangan negara. Paling tidak,perlu dipertimbangkan dan menjadi prioritas, Kaltara, kan termasuk salah satudaerah penyumbang keuangan negara yang cukup besar dari kekayaan sumber dayaalam,” beber Irianto.

Disampaikan juga, Kaltara sebagaidaerah yang tertinggal, maka infrastruktur menjadi kunci dan jawaban untukmengejar ketertinggalan dari provinsi lain.

Sementara itu, ketuarombongan Sigit Susiantomo mengatakan, pihaknya telah merangkum semua hal yangdisampaikan Gubernur. Baik mengenai perencanaan, pembangunan yangsedang berjalan dan setiap permasalahannya.

Dalam pengalokasikan anggaraninfrastruktur desa melalui Dana Desa (DD) misalnya. Selama ini, disadari, terkadangpemerintah mengalokasikan anggaran menyamakan dengan kondisi desa di Pulau Jawa. Olehkarenanya menjadi masukan, agar nantinya pengalokasikan dana desa menyesuaikandengan kondisi wilayah.

Selanjutnya terhadap saranainfrastruktur jalan di Kaltara, maupun yang menghubungkan Kaltara denganprovinsi lain, Sigit menegaskan, kepada kementerian terkait yangkebetulan juga ikut dalam rombongan lebih responsif. “Kementerian teknisnya,dalam hal ini Kementerian PU (Pekerjaan Umum) harus melakukan kesiapan untukmengetahui secara dini. Memperbaiki jalan, jangan tunggu besar barudiperbaiki, harus sejak kerusakan kecil, bahkan saat masihpotensi harus segera diatasi sehingga tidak sampai rusak, apalagi putus. Karenaakan mengganggu perekenomian masyarakat,” imbuh Wakil Ketua Komisi V DPRRI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

DPR RI, lanjutnya, jugamendukung upaya-upaya Pemprov Kaltara membangun konektivitas, sepertipengembangan dermaga, bandara, hingga pembukaan jalan. DPR akan mendorongpemerintah untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk diKaltara. “Mengenai rencana pembangunan Kota Baru Mandiri,akan kami pelajari regulasinya dulu. Kalau seperti disampaikan tadi, ternyataitu sudah masuk dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nasional, itu menjadikewajiban negara, DPR akan siap mendorong pemerintah untuk melaksanakanpembangunannya. Bukan menyerahkan ke daerah,” tuntasnya.