Ketua DPD Akan Undang Gubernur Kaltara

Selainpersoalan investasi, dalam roadshow akhir pekan lalu, Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmidengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang, di rumahdinasnya, Sabtu (14/10).

MuhammadNor Gusti, Humas

Pertemuandengan penuh keakraban itu, dilakukan oleh Gubernur untuk menggalang dukungandalam mewujudkan harapan masyarakat atas terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB)di Kaltara. "Saya menyampaikan harapan masyarakat untuk mendapat dukunganterbentuknya DOB di Kaltara, dari Ketua DPD RI," kata Irianto.

"Alhamdulillah,Ketua DPD sangat memberikan respons yang positif. Bahkan secara khususmengundang Gubernur Kaltara pada acara DPD RI dengan Presiden pada hari Jumat(20/10) nanti di DPD RI. Yang salah satunya, kemungkinan besar jugamembicarakan masalah DOB," timpalnya.

Gubernurkembali menegaskan, meski hingga kini pemerintah masih menutup keran pemekaranwilayah melalui kebijakan moratorium, Kaltara akan terus berjuang agar beberapadaerah yang mengusulkan DOB mendapat pengecualian.

Denganpertimbangan, selain untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanankepada masyarakat. Utamanya, masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman,pembentukan DOB juga untuk menjaga kedaulatan negara, serta keamanan danpertahanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada diperbatasan.

Iriantopun menceritakan kepada Ketua DPD RI, perihal kesimpulan pertemuannya beberapapekan lalu bersama pimpinan DPD RI, di antaranya, memohon secara kelembagaanmemberikan rekomendasi tertulis terkait hasil pertemuan yang telah dilakukan,khususnya soal usulan 5 calon DOB di Kaltara. Yang nantinya bisa disampaikan kePresiden, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Keduasaya selaku Gubernur, nantinya kembali akan membawa para bupati, DPRD (DewanPerwakilan Rakyat Daerah) dan dewan predisium untuk melakukan audensi danhearing dengan Komisi II DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI," kata Iriantolagi.

Kesimpulanketiga, masih dalam upaya perjuangan untuk terwujudnya usulan 5 DOB di Kaltara,Gubernur akan laporkan ini secara lisan dan tertulis kepada Menteri DalamNegeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Saya juga akan menyampaikan izin danmeminta waktu untuk melakukan audensi seperti ini dengan Mendagri," kataIrianto.

Terakhir,audensi juga akan dilakukan dengan Wakil Presiden H Jusuf Kalla, selaku ketuaDewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). "Saya mengajak kepada seluruhmasyarakat, terutama daerah yang mengusulkan menjadi DOB untuk menjaga kekompakan.Kita sama-sama menginginkan 5 calon DOB di Kaltara yang diusulkan, bisaterbentuk secara bersamaan dalam satu paket," ulas Irianto.

Iamenyebutkan, tujuan utama dalam audensi yang juga dihadiri oleh anggota DPR RIpada waktu itu, adalah menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu,calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, calon kabupaten Bumi Dayak Perbatasan(Kabudaya), Apau Kayan dan rencana DOB Krayan. "Atas nama masyarakatIndonesia di Kaltara, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dananggota DPD RI, bahwa kita siap memperjuangkan usulan 5 DOB dari Kaltara,"ujar Irianto.

Usulanpemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Kaltara, bukan tanpa alasan. Di mana,lanjut Irianto adalah untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanankepada masyarakat. "Dan yang lebih utama lagi adalah untuk menjagakedaulatan negara, serta keamanan dan pertahanan. Karena sebagian besar daridaerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan," katanya.

Gubernurjuga berharap, dalam masa moratorium DOB oleh pemerintah, ada pengecualianuntuk pembentukan DOB di Kaltara. "Kami menginginkan ada pengecualian diKaltara. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan kedaulatan negara,karena untuk percepatan pembangunan di perbatasan," ucap Irianto.

Disampaikanjuga, atas aspirasi dari masyarakat, dari 5 daerah di Kaltara yang diusulkanmenjadi DOB, diharapkan bisa disetujui secara bersamaan dalam satu paket. Untukitu, Gubernur mengajak semua pihak yang terlibat dalam usulan 5 DOB ini selalukompak.(***)