Tarakan (Antaranews-Kaltara) - SekretarisProvinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H Badrun mewakili GubernurKaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) di Ruang Pertemuan SMK Negeri 2 Tarakan, Rabu (20/12). DijelaskanH Badrun, kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan telah dilaksanakannyapembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan ruang praktik siswa SMA dan SMK dariDAK. Di pertemuan ini dilakukan evaluasi permasalahan sarana dan prasaranasekolah, serta pembinaan guru dalam penyelenggaraan pendidikan.
Di hadapan sekitar 100 guru dan kepalasekolah SMA dan SMK, H Badrun mengingatkan bahwa kini kewenangan pengelolaanSekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah dialihkan ke Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kaltara. Untuk itu, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Disdikbud) Kaltara agar melakukan inventarisasi aset juga personel yang belumterdata atau dialihkan. "Saya sengaja meng-update masalah ini, karenaseluruh Bankeu (Bantuan Keuangan) pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sekprovselaku pengguna anggaran," jelas H Badrun.
Untuk masalah penyelenggaraan pendidikan, HBadrun menyarankan agar dilakukannya pengembangan format manajemen pelaksanaankegiatan belajar-mengajar. Termasuk, format penerimaan siswa baru. "Jangansampai proses penerimaan siswa baru kedepan, memunculkan konflik seperti tahunini. Tapi ini merupakan dinamika dalam proses transisi yang terjadi di Kaltara,dan harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan," ucap H Badrun.
Bahkan untuk proses penerimaan siswa baru, HBadrun memberikan masukan kepada Disdikbud juga sekolah agar dapat menggunakanmetode komputerisasi. "Seperti pelaksanaan penerimaan CPNS (Calon PegawaiNegeri Sipil) yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test), penerimaansiswa baru dengan komputerisasi dapat memberikan jaminan keamanan jugakeadilan," papar Sekprov.
Persoalan ketiga yang dibahas, alih manajemendan tanggung jawab kepegawaian, keuangan serta aset SLTA se Kaltara kepadaPemprov Kaltara. Disebutkan H Badrun, seluruh aset SLTA di Kaltara pada 19Desember lalu sudah secara penuh diserahkan kepada Pemprov Kaltara. "Tapiada beberapa sekolah yang belum diserahkan, karena adanya sejumlahpermasalahan. Seperti, menunggu hasil audit eksternal dari BPK (Badan PemeriksaKeuangan), konflik lahan dan lainnya," urai H Badrun.
Untuk itu, Sekprov mengingatkan agar setiapSLTA yang sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara untuk menjagaakuntabilitas perihal pencatatan, pemeliharaan aset, kekurangan juga kebutuhansekolah. "Kalau perlu dibuat roadmap yang nantinya disampaikan kepadaPemprov sebagai masukan," tuntasnya.