RKP 2019 Dilengkapi dengan Peta Integrasi

Jakarta (Antaranews Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, untuk pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Hal ini diungkapkannya usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Hotel Grand Sahid, Senin (30/4).

Disebutkan Irianto, berdasarkan penyampaian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Musrenbangnas ini bertujuan untuk menghasilkan pemerataan pembangunan yang berkualitas. "Kita berharap hasilnya pemerataan pembangunan yang berkualitas, maka dari itu Musrenbangnas ini dapat menjadi ajang saling memberkan masukan untuk pembangunan nasional," ujar Gubernur.

Selain itu, dalam menyusun RKP 2019 ini, lanjutnya sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat-daerah.

Kedua, pengendalian perencanaan, yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan, arah pembangunan Indonesia berdasarkan 5 prioritas nasional. Lima prioritas nasional tersebut meliputi, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kemudian pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Arah selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Dan, kelima adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum." Presiden merinci, persentase penduduk miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen," paparnya.

Untuk itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan. "Tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta permukiman yang layak," tambahnya.

Terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah di antaranya terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antarwilayah, serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.