Efektifitas Anggaran, Utamakan Manfaat bagi Masyarakat

Tanjung Selor (ANTARA) - Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Guberur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berpesan kepada para kepala daerah di Kaltara untuk mengutamakan program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tak sekedar bermanfaat, Gubernur berharap apakah manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Gubernur saat menyerahkan secara simbolik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan juga instansi vertikal dan satuan kerja (Satker) lainnya di Kaltara, Kamis (21/11).

Untuk memastikan agar anggaran yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Gubernur meminta agar pimpinan OPD, atau pimpinan Satker, bahkan kepala daerahnya instens melakukan pengawasan. “Semua memang tidak ada yang mudah. Namun juga tidak ada yang sulit, kalau kita lakukan dengan ikhlas, niat baik, serta kerja keras. Semua harus diawali dari niat yang baik. Kalau niatnya sdh baik, hasilnya akan baik juga,” kata Irianto.

Gubernur juga kembali mengingatkan para kepala daerah, untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Termasuk menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran melalui pelelangan yang cepat. “Bapak Presiden juga memesankan kepada kita bukan hanya realisasi serapan anggaran, tapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya kira 2 hal itu yang lebih penting, cepat pelelangan dan seluruh realisasi anggaran kita tentu langsung dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.

Pesan lainnya, Gubernur mengingatkan soal efisiensi anggaran. “Jangan melihat besar kecilnya nilai anggaran. Tapi bagaimana kita mengelola uang itu, dengan baik dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat,” lanjut Gubernur.

Ketiga, lakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja. Utamakan belanja yang benar-benar prioritas. Kurangi belanja yang tidak memberikan manfaat. “Terakhir, pesan saya perkuat integritas, dan profesionalisme pengelolaan keuangan kita,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada 2020, Pemerintah mengalokasikan APBN di Provinsi Kaltara sebesar Rp 10,82 triliun. Jumlah ini lebih besar 3,89 persen dibanding APBN 2019. Sebesar Rp 3,67 triliun dialokasikan kepada 40 kementerian/lembaga yang ada di Kaltara, dengan jumlah DIPA sebanyak 222 DIPA Satker. Selain itu, sebesar Rp 7,15 triliun anggaran dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Selain alokasi untuk satker kementerian/lembaga, alokasi TKDD juga menunjukkan peningkatan. Apabila 2019, alokasi TKDD untuk Kaltara adalah Rp 6,8 triliun, maka pada 2020, alokasi yang diberikan untuk TKDD adalah Rp 7,15 triliun atau meningkat 5,1 persen dibanding tahun lalu. Alokasi TKDD terdiri dari; Dana Perimbangan sebesar Rp 6,54 triliun, meliputi: DAU sebesar Rp 4,16 triliun; Dana Bagi Hasil (Rp 1,2 triliun); DAK Fisik (Rp 747 miliar); DAK Non Fisik (Rp 426 miliar). Kemudian Dana Desa (Rp 487 miliar); dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 117 miliar yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, dan Pemkab Tana Tidung.

Berdasarkan wilayah, alokasi terbesar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 1,98 triliun, dan kemudian secara berturut-turut berdasarkan besaran alokasi adalah Pemkab Malinau (Rp 1,39 triliun); Nunukan (Rp 1,2 triliun); Bulungan (Rp 1,05 triliun); Pemkot Tarakan (Rp 764 miliar) dan Pemkab Tana Tidung (Rp 734 miliar).