Irianto: ketimpangan pembangunan ancaman serius masa depan NKRI

id Disparitas pembangunan kaltara,Peta Kapasitas Fiskal

Irianto: ketimpangan pembangunan ancaman serius masa depan NKRI

Tangkapan layar Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi yang dipublikasikan Menteri Keuangan kepada media setelah selesai Rapat Kabinet Terbatas, Jum'at (22/11/2019). (Ant)

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan ketimpangan/disparitas pembiayaan pembangunan terhadap 17 provinsi di Indonesia ancaman serius masa depan NKRI.

Hal itu disampaikan saat dihubungi di Tanjung Selor, Senin menanggapi
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi yang dipublikasikan Menteri Keuangan kepada media setelah selesai Rapat Kabinet Terbatas, Jum'at (22/11/2019).

Berdasarkan data tersebut, Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi kategori sangat rendah berturut-turut sebagai berikut Gorontalo (0,171), Papua (0,179), Sulbar (0,189), Maluku Utara (0,252), Babel (0,264), NTT (0,275), Kaltara (0,282), Sultra (0,284) dan Sulteng (0,300).

Kategori rendah adalah DIY (0,314), Bengkulu (0,319), Maluku (0,320), Sulut (0,350), Jambi (0,350), Kepri (0,386), NTB (0,395), Kalteng (0,437).

Kategori sedang, Kalbar (0,453), Papua Barat (0,453), Sumbar (0,455), Aceh (0,529), Lampung (0,590), Bali (0,610), Sulsel (0,691), Sumsel (0,794).

Kategori tinggi, Kalsel (0,812), Sumut (0,945), Riau (0,956), Banten (1,135), Kaltim (1,226). Kategori sangat tinggi : Jateng (1,948), Jatim (2,589); Jabar (3,171), dan DKI Jakarta (11,473).


Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan pembangunan dan kesetaraan daerah-daerah dalam wadah NKRI, maka sudah selayaknya
Pusat memberikan perhatian utama dalam bentuk kebijakan yang bersifat khusu terhadap provinsi-provinsi yang kapasitas fiskalnya masih kategori sangat rendah dan rendah (17 provinsi).

Artinya, masih separuh daerah provinsi mengalami ketimpangan/disparitas dalam pembiayaan pembangunan daerahnya.

Ke-17 provinsi tersebut tentu masih mengalami berbagai masalah dan kendala dalam upaya mengakselerasi pembangunan di provinsinya.

"Hal ini masalah serius bagi masa depan NKRI. Perlu didiskusikan secara masif, sistematis dan terstruktur untuk mencari solusi yang jitu secara bergotong royong," kata mantan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur itu.
Gubernur Kaltara Dr Irianto Lamrie saat tinjau proyek quest house Tarakan (Istimewa)

Terkait hal itu, ia mengusulkan agar masalah itu perlu menjadi salah satu bahan bahasan dalam Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), 25 - 27 Nopember 2019.

"Mohon melalui Bapak Mendagri, para Menko dan Menteri PAN & RB dan jajarannya, memfasilitasi para Gubernur 17 provinsi tsb untuk memperoleh peluang prioritas dalam promosi peningkatan investasi (swasta nasional dan asing maupun APBN), disesuaikan dengan potensi wilayah dan tingkat masalah yang dihadapi masing-masing provinsi," ujarnya.

Usulan lain, agar proyek-proyek strategis nasional mestinya diarahkan dan diprioritaskan kepada 17 provinsi tersebut.

Seharusnya, pembinaan dan asistensi tata kelola keuangan, SDM Aparatur, manajemen pemerintahan dan pembangunan oleh kementerian/lembaga, khususnya Kemendagri dan Kemenpan & RB, mestinya diutamakan kepada 17 provinsi tersebut.

"Melalui fasilitasi dan koordinasi Kemendagri dan kementerian atau lembaga terkait lainnya, bisa dibangun sistem 'kakak angkat' (province sister) antara 17 provinsi tersebut dengan provinsi yang kapasitas fiskalnya sangat tinggi dan tinggi, misalnya Kaltara dengan Jatim, Sulbar-Jateng, Gorontalo-Kaltim," imbuhnya.

Tentunya, kata dia, kementerian dan lembaga dibagi penugasan pembinaannya dan bertanggung jawab untuk "mensapih" dan membina ke 17 provinsi tersebut.

Baca juga: Longsor Lintas Kalimantan Kaltara
Baca juga: Mengerikan, "likuifaksi" seperti menimpa Palu terjadi di Kaltara
Baca juga: Syukurlah, Jalan Putus di Sebatik Sudah Bisa Dilewati